Fahri Hamzah Sebut Pencurian Data Darurat, Ini Desakan ke Jokowi

Kabarpolitik.com, JAKARTA –Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI mengomentari maraknya jual beli data pribadi dan kependudukan belakangan ini. Fahri menganggap persoalan pencurian atau jual beli data pribadi ini sudah darurat.

Oleh karena itu, dia mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). “Sebenarnya kalau yang darurat begini, saya minta presiden bikin perppu saja, karena pencurian data warga negara ini sudah masif,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/7).

Mantan wakil sekretaris jenderal Partai Keadilan Sejahtera (wasekjen PKS) itu mengaku, hampir semua masyarakat sering mendapatkan pesan singkat gelap yang berisi berbagai macam penawaran produk.

“Saya terus terang, semua kita ini sudah dapat SMS gelap, pemasaran macam-macam. Itu artinya kita ini bobol,” ujarnya.

Fahri kadang menyuruh stafnya untuk membeli SIM card baru. Hanya saja, kadang langsung keluar pula iklan-iklan macam-macam. “Begitu SIM card-nya keluar, langsung keluar itu kampanye iklannya,” heran Fahri.

Dia menjelaskan hal ini berarti data pribadi sudah bobol, dan seluruh warga negara ini datanya sudah dipegang orang. “Ini yang disebut oleh para ahli sebagai jalan menuju digital dictatorship,” jelasnya.

Dia mengatakan ketika database dipegang orang lain, maka mereka bisa melakukan pemantauan kehidupan warga negara, melebihi kemampuan seseorang memantau sendiri diri sendiri.

“Apalagi, pemerintah memantau kita. Ini sudah dipantau swasta semua, sehingga nanti apa yang dibeli, apa yang dipakai, semua itu dipengaruhi oleh pasar, oleh pemain-pemain yang memegang database,” paparnya.

Deteksi Stadium Awal Kanker, Wajib Cek Kesehatan Berkala

Asap Rokok Penyebab Utama Kanker Paru-paru

Desainer Gaun KD, Hasryman Mansyur: Rancang Sesuai Karakter

Advertisement

Munas Honorer K2 Linggarjati Lahirkan Delapan Rekomendasi

Karena itu, ujar Fahri, sebaiknya presiden segera menerbitkan perppu perlindungan data pribadi, supaya persoalan-persoalan seperti ini tidak terus berkembang dan dijadikan bisnis.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah meminta Kemendagri segera menyelesaikan persoalan e-KTP, dan membuat protokol perlindungan data kependudukan.

“Saya curiga nih kenapa e-KTP lama banget. Ya ini kan sudah lebih 10 tahun, masa iya sih tidak selesai-selesai. Tadi mau dipakai di Pemilu 2014, tetapi ini tidak selesai-selesai,” jelas dia.

Lebih lanjut Fahri meminta Kemendagri segera menyelesaikan persoalan KTP-el, dan membuat protokol perlindungan data kependudukan.

“Saya curiga nih kenapa e-KTP lama banget. Ya ini kan sudah lebih 10 tahun, masa iya sih tidak selesai-selesai. Tadi mau dipakai di Pemilu 2014, tetapi ini tidak selesai-selesai,” jelas dia. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Fahri Hamzah Sebut Pencurian Data Darurat, Ini Desakan ke Jokowi appeared first on FAJAR.

rn