Connect with us

Politik

Fraksi Gerindra DPRD Makassar Soroti Rencana PHK Pegawai Kontrak dan PDAM

Published

on

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi, menyoroti rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang akan memangkas atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai kontrak Laskar Pelangi hingga pegawai PDAM Makassar. Evaluasi yang menjadi dasar kebijakan tersebut dinilai masih belum transparan.

“Saya perkirakan sekitar 1.000 pegawai yang akan terkena PHK, dengan rincian sekitar 400 pegawai PDAM dan 600 Laskar Pelangi dari berbagai dinas, bukan hanya Dinas Pendidikan,” ujar Kasrudi, Jumat (16/5/2025).

Kasrudi menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang tengah berupaya menekan angka pengangguran di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang sulit.

“Ini bertolak belakang dengan semangat pemerintah pusat yang sedang gencar mencegah PHK. Tiba-tiba Pemkot malah menggelar PHK massal. Bagaimana nasib keluarga para pegawai yang terdampak?” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses evaluasi pegawai kontrak, termasuk indikator penilaian dan langkah antisipasi yang akan diambil pemerintah daerah.

Advertisement

“Kalau memang ada evaluasi, harusnya dibuka ke publik. Apa indikatornya? Siapa yang dinilai, dan kenapa? Tidak bisa serta-merta memberhentikan pegawai tanpa penjelasan yang jelas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kasrudi mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar belum memberikan penjelasan resmi kepada DPRD terkait rencana pengurangan tenaga kontrak ini. Padahal, dampaknya sangat besar terhadap kehidupan para pegawai dan keluarganya.

“Belum ada penjelasan detail ke kami. Tiba-tiba saja muncul rencana pengurangan tenaga kerja. Ini tentu kami soroti secara serius,” katanya.

Kasrudi juga mengkritik kinerja Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang menurutnya belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat menjelang 100 hari masa kerja.

“Sejauh ini Wali Kota hanya tampak menjalankan kegiatan seremonial. Belum ada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, padahal anggaran sudah digunakan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...