Connect with us

Nasional

Gadis-gadis Desa Ini Dijual Rp400 Juta ke Pria Tiongkok

Published

on

Kabarpolitik.com JAKARTA–Sebanyak 29 wanita menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia, dengan modus pengantin pesanan dengan pria berwarganegara Tiongkok.

Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jakarta, Bobi Anwar Ma’arif mengatakan, 29 wanita tersebut berasal dari dua wilayah di Indonesia. Yakni 13 perempuan asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan 16 lainnya asal Jawa Barat.

Dalam aksinya, pria Tiongkok yang sedang mencari calon istri asal Indonesia dimintai uang sebesar Rp400 juta. Dari uang itu, korban hanya diberi uang sebesar Rp20 juta untuk keluarga korban.

Deddy Corbuzier Mirip Bodyguard Ma’ruf Amin

“Korban akan dinikahi dengan orang Tiongkok. Di Indonesia dihargai oleh agen Rp400 juta dan dibagi ke agen lain hingga ke perekrut sudah nyebar ke desa-desa. Mereka (pelaku) juga sudah punya perangkat untuk melakukan aksinya, misalnya wali nikah palsu sudah disediakan, menyediakan even untuk wedding, menyediakan acara resepsi, menyediakan fasilitas tinggal di hotel,” paparnya.

Setelah proses pernikahan dengan dokumen pernikahan yang telah dipalsukan oleh sindikat pelaku, korban selanjutnya dibawa oleh pria Tiongkok tersebut ke negaranya.

Advertisement

Kiat Menambah Berat Badan untuk si Kurus

Di sana, korban dijadikan pekerja tanpa adanya uang bayaran, serta mendapatkan perlakuan kekerasan oleh suaminya atau pria Tiongkok tersebut.

“Dari pengakuan korban, sampai di sana (Tiongkok) dia (korban) harus bekerja, kerja mulai jam 7 pagi sampai jam 6 sore, lalu istirahat dan kerja lagi sampai jam 9 malam baru istirahat. Akibatnya teman-teman menolak hubungan seksual, ketika menolak dipukul dan berbagai macam bentuk kekerasan fisik lainnya,” jelasnya.

Modus Pengantin Pesanan, 29 Perempuan Dijual ke Pria Asing

Kini, pihak Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) telah berhasil memulangkan kembali sebanyak 9 korban asal Kalimantan Barat dan satu korban asal Jawa Barat.

“Kami meyakini bahwa apa yang dialami korban ini adalah tindak pidana perdagangan orang karena unsur didalamnya terpenuhi seperti proses, cara dan tujuannya sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO Pasal 2 dan pasal 4,” pungkasnya. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...