Politik
Gelar Bimtek Pertanian di Bogor, Endang Setyawati Tekankan Inovasi dan Hilirisasi
Published
7 bulan agoon
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi Kelompok Wanita Tani (KWT), pemuda tani, dan generasi muda di Kota Bogor, Minggu (8/2/2026). Kegiatan ini bertujuan mendorong pelaku pertanian lokal meningkatkan nilai tambah produk melalui inovasi dan pengolahan hasil tani agar tidak hanya dijual dalam bentuk mentah saat panen raya.
Mengusung tema “Inovasi dan Hilirisasi Produk Pertanian oleh Para Petani dan Penyuluh Pertanian”, Endang meyakini Kota Bogor memiliki potensi besar untuk mengolah komoditas unggulan seperti talas, ubi kayu, dan boled menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi lebih tinggi.
“Kota Bogor identik dengan talas, ubi kayu, dan boled. Jangan hanya dijual mentah dengan harga murah saat panen raya. Produk harus diolah agar nilainya meningkat,” ujar Endang, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, hilirisasi produk pertanian merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Melalui pelatihan ini, ia berharap para peserta mampu menguasai rantai ekonomi pertanian dari hulu hingga hilir.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mendorong agar produk olahan KWT dan pemuda tani dapat terserap dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional. Ia menekankan pentingnya penguatan koperasi desa agar perputaran ekonomi tetap berada di tingkat lokal.
“Hasil tani harus bisa masuk ke program pemenuhan gizi anak untuk membantu pencegahan stunting. Perputaran ekonominya diupayakan tetap di desa melalui koperasi,” katanya.
Selain itu, Endang menyoroti masifnya alih fungsi lahan pertanian di Kota Bogor sejak dekade 1980-an. Ia meminta pemerintah daerah menyusun strategi besar dan konsisten dalam melindungi lahan pertanian agar tidak terus beralih menjadi kawasan permukiman.
“Diperlukan grand strategy yang konsisten dalam menjaga lahan pertanian. Jangan sampai kebijakan berubah setiap pergantian kepala daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Bogor, Hanafi, mengapresiasi pelaksanaan Bimtek tersebut. Ia menilai keterbatasan lahan di Kota Bogor menuntut petani untuk fokus pada penciptaan nilai tambah produk.
Pemerintah Kota Bogor, lanjutnya, akan mendorong penguatan kelembagaan KWT melalui koperasi agar mampu menjadi pemasok bahan baku dan produk olahan bagi sektor perhotelan serta Program Makan Bergizi Gratis.
“Kami mendorong produk KWT masuk ke hotel dan pusat oleh-oleh. Pendampingan dari Dinas Pertanian akan terus dilakukan agar kemandirian pangan Kota Bogor dapat terwujud,” pungkas Hanafi.
STAI Syekh Manshur Dorong Transformasi Pendidikan Islam Lewat Bedah Buku
Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Reforma Agraria
Bertemu Wang Huning di Beijing, Ahmad Muzani Tegaskan Dukungan MPR terhadap One China Policy
Respons Kekeringan, Dyah Firrizqi Salurkan 12 Ribu Liter Air Bersih
Tinjau Yonif TP 337/Sutajaya di Cirebon, Menhan Sjafrie Tegaskan Peran Strategis Yonif TP dalam Sishankamrata
Menhan Sjafrie Tinjau Marshalling Area Yonif TP 331/Sanca Manggala: Kemampuan Menembak, Bela Diri dan Patroli adalah Kewajiban Prajurit
Andre Rosiade Kirim Alat Berat Tangani Banjir Bandang di Kabupaten Solok
Wamenhan Terima Kunjungan Dubes Prancis untuk Indonesia
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

