Connect with us

Nasional

Gelar Silaturahim, Ketua MUI: Menyatukan Seluruh Komponen Bangsa

Published

on

JAKARTA –Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keungan Haji (BPKH) dan Bank Muamalat akan menggelar silaturahim.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran MUI se-Indonesia dan semua komponen bangsa.

“Komponen bangsa baik yang berada di pemerintahan, partai politik, parlemen maupun ormas-ormas Islam,” kata KH Cholil Nafis kepada MUIDigital, Senin (16/5/2022).

Pria yang akrab disapa kiai Cholil ini menerangkan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyatukan seluruh komponen bangsa. Menurutnya, saat ini ada gejala retak dan kurang akan solidaritas.

“Kondisi bangsa kita saat ini dalam kondisi ambang retak solidaritasnya, masing-masing sering berjuang untuk kepentingan kelompok atau golongannya,” sambungnya.

Advertisement

Hal ini juga, menurut kiai Cholil mirip seperti yang dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya dalam Quran Surat Ar Rum ayat 32.

“Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.”

Apalagi, kata kiai Cholil, kondisi bangsa ini didera oleh persoalan ekonomi yang tidak ringan. Ditambah dampak dari pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia sekitar 2 tahun ini.

“Jika terjadi keretakan apalagi perpecahan antar komponen bangsa terus berlangsung. Maka kehidupan bangsa akan semakin sengsara, dan rakyat semakin menderita,” kata kiai Cholil.

Padahal, kiai Cholil menilai, Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki potensi sumber daya manusia potensial dan sumber daya alam yang sangat kaya.

Advertisement

Untuk itu, kiai Cholil berharap momentum Idul Fitri 1443 H ini dijadikan momentum untuk mengingatkan seluruh komponen bangsa agar bersatu demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Meskipun halal bi halal adalah istilah Indonesia dan berbahasa Arab, kiai Cholil berharap, semangat halal bi halal bisa menjadi semangat untuk mempersatukan dan memaafkan kepada pihak manapun yang layak diberikan maaf.

“Halal bi halal bisa menjadi ajang rekonsiliasi bangsa kita dengan saling memaafkan dengan ketulusan hati. Sehingga, keretekan dan perpecahan yang mengancam bangsa kita dapat diatasi, khususnya di kalangan umat Islam,” tegas kiai Cholil.

Kiai Cholil yang juga ketua pelaksana kegiatan Halal bi Halal ini menyampaikan, MUI dan umat diharapkan bisa bersatu untuk satu kepentingan yaitu Izzul Islam wal Muslimin (kemuliaan Islam dan Kaum Muslimin).

Selain itu, kata dia, dapat memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar Pancasila dan menjunjung Bhineka Tunggul Ika.

Advertisement

Kiai Cholil menjelaskan, kemuliaan umat Islam tidak hanya dicapai dengan kuantitas umat yang banyak atau simbol-simbol Islam yang berdiri tegak, tetapi juga ditopang oleh keadaan ekonomi umat yang kuat.

Dengan kondisi ekonomi yang kuat, lanjutnya, akidah umat Islam pun akan kuat.

“Karena itu, MUI berharap, kegiatan ini akan memberi makna untuk kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan umat menuju umat yang kuat, sehat dan bermartabat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Pelaksana, KH Arif Fahrudin mengatakan, silaturahim ini merangkai dua tema besar yaitu sektor ukhuwah dan ekonomi umat.

“Ukhuwah diharapkan semakin mengikat rasa persaudaraan sesama anak bangsa,” ujarnya.

Advertisement

Menurutnya, umat Islam sebagai umat terbanyak di Indonesia menjadi etalase perekonomian nasional yang memerlukan dorongan oleh berbagai elemen bangsa.

“Oleh karenanya, ukhuwah dan ekonomi perlu didorong oleh segenap elemen bangsa untuk mempercepat capaian pembangunan nasional pacsa pandemi Covid-19 untuk kesejahteraan bangsa,” jelasnya.

Rencananya, kegiatan ini akan digelar di Ballrom BJ Habibie Muamalat Tower, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sejumlah tokoh bangsa dan ulama rencananya akan menghadiri kegiatan ini di antaranya Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, CEO Bank Muamalat Ahmad Kusna Permana, dan Ketua ICMI Prof Arif Satria.

Advertisement

(Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...