Habiburokhman: Komisi III DPR Dalami 29 Klaster Isu dalam Pembahasan RKUHAP Bersama Pemerintah

Komisi III DPR RI melanjutkan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bersama pemerintah dalam rapat kerja di Ruang Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dan dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI bersama pemerintah akan mendalami 29 klaster isu yang dihimpun dari berbagai masukan publik selama empat bulan terakhir.

“Setelah melaksanakan RDPU dengan 93 pihak, baik perorangan maupun lembaga, serta kunjungan kerja ke berbagai daerah, kami mencatat sedikitnya 29 klaster masalah yang perlu dibahas kembali dalam rapat Panja,” ujar Habiburokhman.

Ia merinci bahwa kunjungan kerja dilakukan ke sejumlah daerah, antara lain Jawa Barat, DIY, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Barat, Lampung, dan Banten. Selain itu, Komisi III juga menerima 250 masukan tertulis dari berbagai elemen masyarakat sejak 8 Juli 2025.

Adapun 29 klaster masalah yang masuk pembahasan meliputi antara lain pemblokiran, penghapusan istilah penyidik utama, penuntut umum tertinggi, penyandang disabilitas dan kelompok rentan, pengecualian dan pengawasan penyelidikan, penjelasan intimidasi, kewenangan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui media damai, mekanisme keadilan restoratif, penahanan terhadap hakim, penyitaan hak korban, perluasan praperadilan, perluasan alat bukti, pelaksanaan pidana denda korporasi, hingga ketentuan penutup.

Beberapa isu disebut telah mencapai kesepakatan antara Panja DPR dan pemerintah, antara lain terkait keadilan restoratif (restorative justice), penyitaan, serta kewajiban pemeriksaan tersangka yang diawasi CCTV.

“Sebagian sudah kita sepakati di tingkat Panja. Namun masih ada sejumlah poin yang akan dibahas lebih dalam pada pertemuan berikutnya,” jelas Habiburokhman.

Rapat Panja RKUHAP ini menjadi bagian dari upaya Komisi III DPR RI untuk memastikan bahwa revisi KUHAP tidak hanya memperkuat sistem hukum pidana nasional, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

“Seluruh masukan publik menjadi dasar bagi kami dalam menyempurnakan sistem peradilan pidana agar lebih berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

×