Connect with us

Nasional

Hak Politik Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan Dicabut Pengadilan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Wakil Ketua DPR (nonaktif), Taufik Kurniawan memilih tidak menanggapi langsung putusan yang diketuk majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang kemarin (15/7). Dia akan menggunakan waktu tujuh hari untuk menentukan sikap: menerima putusan atau mengajukan banding.

“Kami akan pelajari dulu. Tapi, kami menghormati proses hukum yang berjalan,” ujar Taufik setelah sidang seperti dilansir Jawa Pos Radar Semarang. Tidak banyak pernyataan dari Taufik. Dia menyerahkan proses selanjutnya kepada tim penasihat hukum.

Dalam sidang putusan kemarin, majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono menyatakan bahwa Taufik bersalah dalam perkara suap dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Taufik divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan dua tahun daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Majelis hakim juga mewajibkan Taufik membayar uang pengganti Rp 4,240 miliar. Pembayarannya diperhitungkan dengan uang yang telah disetor terdakwa kepada negara melalui KPK.

Aco Bilang Penjara Bukan Tempat Hina, Bagi…

Meski Grogi, Harun Tetap Pede Bernyanyi di Depan Helmi Yahya

Advertisement

FLPP Rumah Murah Habis, Pemerintah Tawarkan Skema Baru

Majelis hakim juga memberikan hukuman tambahan bagi politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Yakni, pencabutan hak politik selama tiga tahun. “Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih menduduki jabatan publik selama tiga tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara,” kata hakim Antonius.

Dalam uraian pertimbangan putusan, majelis hakim memerinci uang yang diterima Taufik. Antara lain, pada 26 Juli 2016 uang Rp 1,6 miliar diserahkan oleh Hojin Ansori kepada Rahmat Sugianto alias Anto di Hotel Gumaya. Kemudian, Rp 2 miliar diserahkan oleh Adi Pandoyo kepada Rahmat Sugianto di Hotel Gumaya pada 15 Agustus 2016. Pada Agustus 2017, duit Rp 1,2 miliar diserahkan dari Tasdi melalui Samsurizal Hadi alias Hadi Gajut kepada Wahyu Kristianto.

Hakim menyebutkan, Rahmat merupakan orang yang ditugaskan oleh terdakwa untuk menerima commitment fee dari Muhammad Yahya Fuad. “Sedangkan Wahyu Kristianto adalah orang yang ditugaskan untuk menerima commitment fee dari Tasdi melalui Samsurizal Hadi. Setelah uang itu diterima, dilaporkan kepada terdakwa,” kata Robert Pasaribu, anggota majelis hakim. Uang tersebut kemudian digunakan sesuai instruksi Taufik. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...