Politik
Harga BBM dan LPG Subsidi Tetap, Rokhmat Ardiyan Nilai Bukti Kepedulian Pemerintah ke Rakyat
Published
3 bulan agoon
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG subsidi. Kebijakan tersebut dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, daya beli, serta keharmonisan sosial.
“BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami kenaikan. Ini langkah yang sangat baik dari pemerintah, menunjukkan bahwa Presiden Prabowo memiliki empati dan kepedulian terhadap masyarakat. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya,” ujar Rokhmat usai mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi XII DPR RI di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (23/4/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, kebijakan tersebut berdampak langsung pada stabilitas ekonomi masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli dan keharmonisan sosial.
“Ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta keharmonisan di tengah kehidupan sosial,” tambahnya.
Selain itu, Rokhmat juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur energi nasional. Ia meminta agar fasilitas penyimpanan BBM dan LPG yang telah berusia puluhan tahun segera diremajakan. Menurutnya, tangki penyimpanan (storage tank) memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan stok energi nasional.
“Storage tank yang sudah puluhan tahun harus segera diremajakan. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi menyangkut ketahanan energi dan masa depan bangsa,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kondisi armada kapal Pertamina yang dinilai telah berusia tua, serta persoalan pendangkalan di sejumlah pelabuhan yang berdampak pada distribusi energi.
“Peremajaan kapal dan perbaikan pelabuhan sangat penting, karena pelabuhan merupakan instrumen utama dalam distribusi BBM dan LPG,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII turut mencatat adanya perubahan positif dalam pola konsumsi BBM di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Tercatat penurunan penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite, serta peningkatan konsumsi BBM non-subsidi seperti Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax.
“Kami mendapat laporan adanya penurunan pembelian Pertalite dan peningkatan penggunaan BBM non-subsidi. Ini kami apresiasi karena menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin baik,” kata Rokhmat.
Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal sektor energi nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan BBM agar tetap terjangkau dan merata. Penguatan infrastruktur serta pengawasan distribusi diharapkan mampu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara optimal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakili Menhan RI, Irjen Kemhan Hadiri Farnborough International Airshow 2026 di Inggris Raya
Obon Tabroni Minta Data BPJS Kesehatan Dicocokkan dengan Kondisi Riil di Daerah
Obon Tabroni Desak BGN Percepat Pembangunan Dapur MBG di Luar Jawa
Putih Sari Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Peserta
Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Cadangan BBM demi Wujudkan Swasembada Energi
Martin Tumbelaka Dorong Penguatan Pengawasan Internal Penegak Hukum
Titiek Soeharto: Tambang Emas Harus Hadirkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Banyuwangi
Danang Wicaksana Tegaskan DPR Akan Awasi Layanan Penyeberangan 3T di NTT
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

