Connect with us

Politik

Hasbiallah Ilyas Tekankan Pasal Pidana Tambahan bagi Pelaku Kejahatan Korporasi di RUU Penyesuaian Pidana untuk Efek Jera

Published

8 bulan ago

on

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyetujui dengan catatan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana (RUU Penyesuaian Pidana). PKB memberi perhatian khusus terhadap penguatan pasal pidana tambahan bagi pelaku kejahatan korporasi agar mampu memberikan efek jera.rn“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKB menyetujui dengan catatan RUU tentang Penyesuaian Pidana. Kami menekankan pentingnya pasal pidana tambahan bagi pelaku kejahatan korporasi di RUU ini sehingga memberikan efek jera yang membuat pelaku berpikir seribu kali untuk melakukannya,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, di Jakarta, Senin (8/12/2025).rnHasbiallah menegaskan bahwa penyusunan RUU ini harus didasarkan pada paradigma Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, kejahatan korporasi merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling banyak melanggar HAM.rn“Hal ini sesuai dengan jaminan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28, mulai Pasal 28A sampai Pasal 28I,” ujarnya.rnIa menyebut kejahatan korporasi memiliki implikasi serius dan dapat menjadi bom waktu yang membawa dampak destruktif bagi keberlanjutan lingkungan hidup. “Bagi kami, perlindungan lingkungan adalah bagian dari maqashid syariah dengan memasukkan perlindungan lingkungan hidup sebagai prinsip primer untuk melindungi kehidupan, agama, harta, akal, dan keturunan,” ujarnya.rnHasbiallah menyampaikan bahwa tindak pidana korporasi memiliki daya rusak lebih besar dibandingkan pidana individu. Karena itu, perbaikan akibat tindak pidana harus dirumuskan secara menyeluruh dalam norma pasal, termasuk pemulihan lingkungan, ganti rugi kepada korban, serta tindakan korektif internal.rnIa juga mengusulkan perluasan definisi perampasan atas hasil kejahatan. “Perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korporasi harus diperluas menjadi ‘aset atau kekayaan’, sehingga dirumuskan sebagai perampasan aset atau kekayaan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana,” tegasnya.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...