Connect with us

Politik

Husein Fadlulloh Dorong Perserikatan Bangsa-Bangsa Perkuat Peran Parlemen Global

Published

on

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didorong untuk memperkuat peran parlemen dalam pelaksanaan program dan agenda global. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa keterlibatan parlemen menjadi faktor penting agar program-program PBB berjalan lebih efektif, mengingat parlemen memiliki legitimasi langsung dari rakyat.

Hal tersebut disampaikan dalam sesi pembahasan peran parlemen terhadap PBB pada forum Inter-Parliamentary Union ke-152 di Istanbul, Jumat (17/4/2026).

“Delegasi Indonesia meyakini kehadiran PBB hanya di tingkat pemerintah tidak akan mencapai potensi maksimal tanpa keterlibatan aktif parlemen, sebagai institusi yang memegang mandat langsung dari rakyat,” ujar Husein.

Legislator Gerindra itu juga menekankan perlunya transformasi pola koordinasi PBB agar tidak hanya berfokus pada hubungan dengan pemerintah eksekutif, tetapi juga membuka ruang dialog yang lebih luas dengan lembaga legislatif.

“Kehadiran PBB harus bersifat mendukung, bukan mendikte. Setiap program di lapangan wajib selaras dengan prioritas nasional kami, termasuk visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kemandirian energi dan penguatan sumber daya manusia melalui program nutrisi nasional,” ujarnya.

Advertisement

Husein turut menyoroti praktik di Turki dalam penanganan bencana sebagai contoh pentingnya integrasi antara lembaga PBB dan mekanisme legislatif. Menurutnya, sinergi tersebut mampu mempercepat penyusunan regulasi darurat sekaligus meningkatkan efektivitas mobilisasi bantuan.

Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong PBB untuk lebih aktif memfasilitasi keterlibatan parlemen dalam memperkuat ketahanan bencana di masing-masing negara. Selain itu, ia menegaskan bahwa kolaborasi antara PBB dan parlemen juga harus mencakup isu-isu kemanusiaan global yang mendesak, termasuk konflik di Gaza.

“Indonesia tidak akan berhenti mendesak PBB untuk mendukung resolusi gencatan senjata permanen dan penuh di Gaza,” tegasnya.

Sebagai penutup, Husein menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong reformasi PBB agar menjadi lembaga yang lebih inklusif dan demokratis.

“Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif dalam mereformasi PBB agar lebih inklusif, demokratis, dan menghargai peran sentral parlemen nasional dalam menjaga perdamaian serta kemakmuran dunia,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...