Indonesia Tolak Resolusi PBB Soal Kejahatan HAM, Tifatul Sembiring: Sila Ke-2 Pancasila Mau Dikemanain?

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Kebijakan pemerintah Indonesia yang menolak resolusi PBB terkait pelaksanaan tanggung-jawab untuk melindungi atas kejahatan HAM di Palestina, Myanmar dan Suriah menuai respons dari publik.

Politikus PKS, Tifatul Sembiring mengaku heran atas sikap delegasi Indonesia di PBB. Hal itu menurutnya sangat bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.

“Jadi Indonesia menyatakan TIDAK setuju thd resolusi PBB tentang tanggungjawab melindungi kejahatan HAM sangat serius di Palestina, Myanmar dan Suriah…? Benar begini? Lalu sila ke-2 Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mau dikemanain…?,” kata Tifatul dikutip Kabarpolitik.com, Jumat (21/5/2021).

Sementara itu, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto, menyampaikan bahwa Indonesia memang menolak resolusi PBB, namun apa yang mereka tolak bukanlah substansi dari The Responsibility to Protect (R2P) itu sendiri. Apa yang ditolak Indonesia adalah pembahasan R2P dalam ruang atau event terpisah.

Menurut Febrian, sudah terlalu sering pembahasan R2P dilakukan dalam kegiatan terpisah atau bahkan agenda tambahan. Hal itu, sudah terjadi sejak konsep dasar R2P dibahas pada World Summit 2005. Oleh karenanya, sudah tidak perlu lagi ada resolusi untuk memisahkan agenda pembahasan R2P.

“Kesalahpahaman ini sepertinya timbul karena informasi yang tidak cukup banyak soal isu resolusi. Jadi, saya tegaskan, apa yang ditolak Indonesia bukan isu substantifnya, tetapi proseduralnya…Kami sudah mendukung R2P sejak 2005 hingga 2020. Perlindungan terhadap korban kejahatan kemanusiaan, genosida, itu sudah jelas,” ujar Febrian. (msn-int/fajar)rn(Fajar)rn