Connect with us

Nasional

Industri Halal Go Internasional, Ridwan Djamaluddin Ajak Pelaku Usaha Bergerak Lebih Cepat

Published

on

JAKARTA— Untuk memacu produktivitas industri halal di kancah internasional, PJ. Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Dr. Ridwan Djamaluddin, mengajak para pelaku sektoral industri halal bergerak lebih cepat dan adaptif dengan tuntutan yang ada.

Hal itu dia sampaikan dalam forum Kongres Halal Internasional 2022 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bangka Belitung, Selasa (14/06).

“Kita harus bergerak lebih cepat,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari TVMUI (14/06).

Ridwan menjelaskan tingkat konektivitas yang tanpa batas harus direspons dengan membangun kerja sama yang lebih erat dengan mitra antar wilayah dalam negeri maupun antar negara di kancah regional. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat industri halal di Indonesia.

“Jadi kerja sama global dan lebih fokus regional itu, mari kita jadikan sebagai mesin pendorong bukan sebuah persaingan yang kontra produktif,” lanjut dia.

Advertisement

Bagi Ridwan, di Bangka Belitung sendiri dengan konfigurasi kepulauan yang terdiri dari 470 pulau dan penduduk 1,5 juta jiwa menjadi peluang besar dengan potensi maritim yang melimpah. Potensi maritim yang bagus berupa jalur logistik, transportasi, perikanan, dan pantai yang indah harus dikelola dengan basis kemaritiman.

“Potensi inilah yang nanti kita harus percepat upayanya dan tingkatkan kualitasnya agar pengunjung lebih yakin,” ucap dia dengan optimis.

Begitu pula di sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga tercatat dalam rentang 2017-2021 sebanyak 1.134 UMKM yang sudah tersertifikasi halal. Tercatat dalam tiap tahunnya ada peningkatan yang cukup signifikan UMKM baik dari kuantitas dan kualitas nilai bisnisnya.

Meski di satu sisi, menurut Ridwan, terdapat pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya diselesaikan di mana sebagian kecil UMKM masih belum tersertifikasi halal, sepeti hotel dan restaurant yang perlu dipercepat prosesnya.

Untuk mempercepat langkah seperti yang dimaksud, pemerintah Bangka Belitung sendiri terus memacu adanya proses sertifikasi halal, mulai dari pelatihan dan bimbingan, membangun antusiasme masyarakat terhadap sertifikasi halal, hingga penurunan biaya sertifikasi menjadi Rp. 230.000;.

Advertisement

“Jadi kita melakukan sertifikasi ini dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, dan bukan untuk menarik garis eksklusivisme,” papar Ridwan menjelaskan. (A. Fahrur Rozi/Angga)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...