Irjen Firli Ngaku Tak Langgar Etik Soal TGB, KPK Bilang Ini

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Firli Bahuri mengklaim sudah menerima putusan dugaan pelanggaran etik saat bertemu dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang atau TGB Zainul Majdi.rnFirli menyebut bahwa pimpinan KPK menyatakan tak ada pelanggaran dalam pertemuannya dengan TGB.rnPernyataan Firli tersebut mendapat respons dari Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Menurut Febri, pernyataan Firli saat menjawab tes wawancara dan uji publik terkait dugaan pelanggaran sama sekali tidak benar.rn“Pimpinan KPK tidak pernah menyatakan apalagi memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran etik oleh mantan pegawai KPK, yang sekarang sedang menjalani proses pencalonan sebagai pimpinan KPK,” kata Febri di Gedung KPK, Selasa (27/8) malam.rnMantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini pun menjelaskan soal kronologis pemeriksaan terhadap Firli. Menurutnya, Irjen Firli yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan sempat diperiksa oleh Direktorat Pengawas Internal (PI) pada awal Desember 2018. Hasil pemeriksaan tersebut selesai pada 31 Desember 2018.rn“Tim pemeriksa telah memeriksa 27 orang saksi dan 2 orang ahli. Tim juga menganalisis bukti-bukti elektronik yang didapatkan. Fokus tim bukan hanya pada satu pertemuan saja, tetapi sekitar tiga atau empat pertemuan,” ungkap Febri.rnHasil pemeriksaan Direktorat PI terhadap Irjen Firli kemudian diserahkan kepada pimpinan KPK pada 23 Januari 2019. Pimpinan KPK kemudian menugaskan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) untuk membahas lebih lanjut. Namun, saat prosesnya telah masuk di DPP, Irjen Firli ditarik oleh Polri. “Proses ini tidak bisa selesai karena yang bersangkutan tidak menjadi pegawai KPK lagi,” tutur Febri.rnKendati demikian, Febri enggan menjelaskan lebih detail apa hasil dari pemeriksaan Direktorat PI terhadap Firli. Febri hanya menyebut, hasil dari pemeriksaan terhadap Irjen Firli sudah disampaikan kepada panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK untuk dijadikan bahan pertimbangan.rn“KPK tidak dapat membuka Informasi lebih rinci, namun kami sudah memberikan Informasi yang cukup pada pihak panitia seleksi,” tegas Febri.rnOleh karena itu, Febri berharap pansel capim KPK bisa kembali mendatangi Gedung KPK untuk melihat rekam jejak capim KPK. Hal tersebut demi pemberantasan tindak pidana korupsi empat tahun mendatang.rn“KPK juga masih menunggu jika pihak pansel ingin melihat bukti lebih rinci dari temuan-temuan KPK terkait rekam jejak para calon tersebut. Perlu kami tegaskan kembali, KPK melakukan kegiatan penelusuran rekam jejak ini berdasarkan permintaan bantuan dari pansel,” harapnya.rnPernyataan Febri pun dikuatkan oleh Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari. Menurutnya, Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) tidak pernah mengeluarkan surat keputusan (SK) terkait dugaan pelanggaran etik Irjen Firli.rn“Sebagai salah satu anggota DPP, sejauh yang saya tahu tidak pernah lihat ada SK pimpinan menyatakan yang bersangkutan (Irjen Firli Bahuri) tidak melanggar etik,” jelas Tsani.rnSebelumnya, Irjen Firli Bahuri membongkar kronologis pertemuan dirinya dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau biasa disapa Tuan Guru Bajang (TGB). Pertemuan itu sempat menjadi polemik internal Firli saat menjabat sebagai direktur penyidikan KPK.rn“Saya tidak melakukan itu tapi kalau bertemu, iya. Saya bertemu pada 13 Mei 2018,” ucap Firli saat menjawab pertanyaan tim pansel capim KPK di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8).rnIrjen Firli mengaku, tujuannya pergi ke NTB karena ada keperluan serah terima jabatan yang harus dihadiri. Dia pun mengklaim, sudah meminta izin ke pimpinan KPK untuk hal itu.rnSesampainya di lokasi, Firli diajak bermain tenis bersama petenis nasional bernama Panji. Secara kebetulan, tiba-tiba TGB datang menghampiri.rn“Saya klarifikasi, hasilnya tidak ada fakta saya melanggar Undang-undang 30 tahun 2002 pasal 36 tentang KPK. TGB juga bukan tersangka, dan saya tak melakukan hubungan, dan siapa yang menghubungi TGB itu Danrem dan itu tak ada pelanggaran,” pungkasnya. (jp)