Connect with us

Nasional

Istana Minta Tunda Hibah Lahan Al Markaz, Sekprov Lapor ke Wapres

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Hibah lahan Masjid Al Markaz Al Islami kembali terhambat. Kali ini Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menunda hibah lahan tersebut.

Dari surat yang diteken Moeldoko, sejak 1 Oktober lalu, Staf Kepresidenan menerima pengaduan Eigendom Verponding 1182/Kelurahan Baraya. Lahan tersebut masih merupakan status kepemilikan ahli waris, yang memiliki bukti cukup kuat untuk bisa diambil alih menjadi milik negara.

Makanya, Moeldoko meminta agar gubernur menunda pelaksanaan hibah lahan kepada pihak lain. Sebelum status lahan tersebut bebas akan sengketa, tidak ditempati pihak yang tidak berhak, dan memiliki batas yang jelas. Memenuhi azas free, clean, and clear.

Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani mengaku sudah mendengar informasi tersebut. Hanya saja dia belum melihat langsung surat yang dikirimkan oleh Staf Kepresidenan RI ke gubernur Sulsel.

“Saya masih sementara cari ini. Kalau ada saya laporkan ke Pak Wapres, melalui staf ahlinya (Husain Abdullah). Nanti staf ahli laporkan langsung ke Pak JK (Wapres RI Jusuf Kalla,” bebernya kepada FAJAR, Rabu, 9 Oktober.

Advertisement

Soal klaim kepemilikan, menurut Hayat itu sah-sah saja. Semua bisa mengklaim kepemilikan lahan. Mereka juga bisa memproses jika punya bukti-bukti yang jelas. Akan tetapi pemerintah juga punya sertifikat atas lahan Al Markaz.

“Kenapa baru sekarang dipersoalkan. Kenapa tidak waktu peletakan batu pertama pembangunan Al Markaz, kalau memang ada bukti mestinya dari awal,” jelasnya.

Pun proses hibah juga sudah berjalan. Saat ini hibah lahan ke Yayasan Al Markaz tengah berproses di DPRD Sulsel. Pihaknya sisa menunggu proses pembahasan, untuk memastikan hibah lahan ini berjalan.

Lahan di kawasan Al Markaz Al Islami itu klir aset daerah sesuai dengan dua sertifikat hak pakai. Pertama sertifikat nomor 03 per tanggal 21 Mei 1992 seluas 30.853 meter persegi. Kemudian ada sertifikat nomor 15 per tanggal 21 Mei 1992 seluas 41.376 meter persegi. (ful)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...