Connect with us

Nasional

Jangan Khawatir Kemarau, Pasokan Pangan Masih Stabil

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA—Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga meningkatkan rIsiko kekeringan dan kebarakan lahan, serta kegagalan panen. Hal ini ditandai dengan majunya awal musim kemarau di bulan April di beberapa daerah di Indonesia.

Hasil pantauan dari BMKG bahwa wilayah yang telah memasuki musim kemarau meliputi: Aceh (pesisir utara dan timur), Sumatera Utara bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian tenggara, pesisir barat Sulawesi Selatan, pesisir utara Sulawesi Utara, pesisir dalam perairan Sulawesi Tengah, sebagian Maluku dan Papua bagian selatan.

Kejadian perubahan iklim global saat ini menunjukkan kondisi El-Nino Lemah, yang mana anomali SST di wilayah Samudera Pasifik dan Hindia lebih positif dan membawa udara hangat ke wilayah Indonesia. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga Januari 2020.

Kementerian Pertanian (Kementan) pun telah melakukan berbagai upaya antisipasi. Salah satunya telah memprediksi dan menginformasikan potensi kekeringan yang akan melanda di sebagian besar daerah di Indonesia saat ini melalui aplikasi Si-Perditan dan telah merencanakan upaya penanggulangannya.

“Puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus – September dan berlanjut sampai bulan Oktober. Sementara itu musim hujan diperkirakan akan terjadi pada pertengahan bulan November 2019. Jadi ada pergeseran musim hujan 1-2 bulan yang biasanya terjadi musim hujan di bulan Oktober,” papar Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan) Ketut Karyasa, Senin (8/7).

Advertisement

Berpijak pada pengalaman saat menghadapi dan mengantisipasi kegagalan panen akibat kekeringan tahun 2015 (El-Nino kuat), beberapa langkah operasional yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota).

Pertama, merencanakan jadwal tanam dan pemilihan komoditas tanaman yang tahan kekeringan. Seperti tanaman jagung, ubi kayu dan lainnya di bulan Agustus dan September karena merupakan puncak bulan kekeringan. Kedua, pengaturan dan penjadwalan buka tutup pintu-pintu air di waduk/bendungan dengan memanfaatkan informasi tinggi muka air (TMA) yang ada di aplikasi Si-Perditan.

Ketiga, optimalisasi penggunaan pompa-pompa air pada sumber-sumber air seperti dam-parit atau sumur dangkal dan dalam oleh Brigade Tanam. Dan keempqt, penerapan sistem pembibitan kering dan dapog (tray) serta pengolahan tanah awal, agar begitu hujan turun bibit dapat langsung ditanam karena kemunduran awal musim hujan (MH) selama 1-2 bulan yakni bulan Oktober dan November.
“Melalui upaya-upaya tersebut kegagalan panen akibat kekeringan dapat diminimalisir kerugiannya,” ujarnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya melakukan optimalisasi pompanisasi di sejumlah wilayah terdampak.  “Sudah kita instruksikan kepada petani dan kelompok tani untuk mengoptimalisasi pompa yang kami beri. Kita instruksikan mereka memompa air dari sungai terdekat,” kata Sarwo Edhy.

Sedangkan untuk lahan kering yang berlokasi jauh dari sungai, kata dia, petani dapat memanfaatkan sumber air permukaan. Berdasarkan data Kementan, per Juli 2019 terdapat 112.526 hektare terkena puso seluruh Propinsi di Indonesia. “Data per Juli yang terkena seluas 112.526 hektare. Ini lebih kecil dibanding periode sama 2018 seluas 117.616 hektare,” sebut Sarwo Edhy.

Advertisement

Untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya beras, Kementan juga sudah menurunkan tim pada 1-4 Juli 2019 di beberapa daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hasil pantaun tim, kondisi pertanaman padi di beberapa lokasi di Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul menunjukkan masih tumbuh dengan baik. Karena air irigasi masih tercukupi walaupun ada pengaturan atau pergiliran jadwal pengairan.

Hal ini di buktikan dengan hasil pemantauan terhadap kondisi tinggi muka air (TMA) yang ada di Waduk/Bendungan Sermo yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Yang mana kondisi masih normal dengan elevasi TMA pemantauan 131,49 meter dan elevasi TMA rencana 121,68 meter (per tanggal 1 Juli 2019).

Secara umum fase pertanaman padi (standing crop) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul sangat bervariasi. Yakni vegetatif-1 umur tanaman 16-30 hari setelah tanam (HST) sampai dengan generatif-1 atau mau panen. “Kondisi pertanaman padi yang bervariasi ini menggambarkan bahwa panen padi 1-2 bulan ke depan di Provinsi Yogyakarta masih aman sehingga pasokan beras masih cukup,” jelas Karyasa.

Sementara itu, hasil pantaun pasokan dan harga beras di pedagang grosir dan eceran di  Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, menunjukkan pasokan pangan khususnya beras masih aman sampai 1-2 bulan ke depan dan harga masih stabil.

Advertisement

Pasokan beras di beberapa pedagang eceran di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta sebesar 1-3 ton per minggu dan untuk pasokan beras di beberapa pedagang grosir dan eceran sebesar 5-35 ton per minggu, dan harga beras berkisar Rp. 8.500 – 9.500 per kg.

Menurut Pak Ismanto (Toko Etik) salah satu pedagang beras grosir dan eceran di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, saat musim kemarau tahun ini harga beli beras per kg berkisar Rp 8.500 – Rp 9.000 dan akan di jual kembali sebesar Rp 9.000 – Rp 9.500. Sehingga ada margin keuntungan sebesar Rp 500.

Sementara itu harga jual beras di Kabupaten Bantul lebih rendah berkisar Rp 8.500 – Rp 9.000. menurut Bu Warjilah pemilik UD Tani Rahayu salah satu pedagang beras di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul mengambil keuntungan sebesar Rp 500 dari harga beli dengan beras saat ini sebagian besar masih berasal dari Kabupaten Bantul sendiri.

Untuk pasokan beras yang di perdagangkan di Kabupaten Gunung Kidul sebagian berasal dari Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Seperti Kabupaten Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Sragen dan Pati.  Sementara itu, sebagian besar kebutuhan beras rumah tangga tani di Kabupaten Gunung Kidul berasal dari hasil panen padi sendiri, mereka umumnya tidak menjual panennya tetapi disimpan untuk di konsumsi sendiri. (rls/amr)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...