Jokowi Teken Perpres Investasi Miras, PKS: Untung ke Pengusaha, yang Rusak Bangsa

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI). Sebelumnya, industri tersebut masuk dalam kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.Aturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangai Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan kritik keras atas kebijakan tersebut.

“Bangsa jika sudah kehilangan arah akan melakukan apa saja termasuk jurus mabuk miras,” kata Mardani dikutip Kabarpolitik.com di akun Twitter @MardaniAliSera, Jumat (26/2/2021).

Mardani menyebut aturan tersebut sudah mendapat penolakan dari berbagai pihak. Termasuk di daerah yang akan dizinkan untuk membuat industri miras.

“Padahal banyak penolakan karena menghancurkan generasi dan terbukti menjadi mesin pembunuh. Yang untung pengusaha yang rusak bangsa. Bagus ada gerakan #TolakInvestasiMiras di berbagai kota,” ungkapnya.

Wakil Ketua MPR RI yang juga kader PKS, Hidayat Nur Wahid juga meminta Presiden Joko Widodo segera mencabut Perpres nomor 10/2021.

Terlebih, masyarakat dan Gubernur Papau sudah bersikap untuk menolak aturan pelegalan miras tersebut.

“Terkait Perpres no 10/2021 tentang investasi miras, MRP(Majelis Rakyat Papua) tolak investasi miras di Papua. Gub Papua juga nyatakan di Papua ada Perda larangan minuman keras untuk lindungi Rakyat Papua. Demi Rakyat,baiknya Presiden @jokowicabut perpres investasi miras yang bermasalah itu,” jelasnya.rn(Fajar)rn