Jokowi Wacanakan Revisi UU ITE, Direktur LBH Makassar: Harus Dihapus

Kabarpolitik.com, MAKASSAR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar ikut merespons sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin merevisi Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Direktur LBH Makassar, Muhammad Haedir mengatakan rencana tersebut semoga bukan hanya sebagai wacana saja akan tetapi betul-betul dibuktikan.

Haedir berharap UU ITE bukan hanya direvisi tapi lebih baik dihapus. Apalagi beberapa aturan yang tidak jelas terdapat di dalamnya dan itu kerap jadi senjata untuk membungkam orang yang banyak mengkritik melalui media sosial (medsos) utamanya pada lembaga negara.

Pasal yang kerap digunakan kata Haedir yakni Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang Ujaran Kebencian. Termasuk beberapa pasal karet bermasalah lainnya dalam UU ITE.

“Saya kira pasal-pasal seperti itu sudah harus dihapus. Pertama karena sejauh ini yang kita tau, semua orang yang dilaporkan pasti menggunakan pasal karet itu. Kasus yang bersifat struktural, orang yang kuat kemudian melaporkan mereka yang lemah. Termasuk pengkritik tidak dianggap sebagai pengkritik saja,” kata Haedir pada Kabarpolitik.com saat diwawancara, Rabu (17/2/2021).

Lebih jauh, Haedir mengatakan, hampir setiap tahunnya LBH Makassar menangani laporan masyarakat yang terjerat UU ITE.

Dari data Sistem Informasi dan Pendokumentasian Kasus (SIMPENSUS) LBH Makassar tahun 2020 ada sebanyak 6 kasus penghinaan yang ditangani.rn(Fajar)rn