JPU Enggan Kasasi saat Hukuman Pinangki Dipotong, Ini Tanggapan Pakar Hukum

Kabarpolitik.com — Sikap Jaksa Agung ST Burhanuddin dikritik banyak kalangan. Pasalnya orang nomor satu di Kejaksaan Agung itu tidak memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi atas putusan banding kasus Pinangki Sirna Malasari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pinangki yang menjadi terdakwa dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA untuk terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, sebelumnya dikurangi masa hukumannya di pengadilan tingkat dua, yakni dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Vonis banding tersebut sama dengan tuntutan JPU di tingkat pertama, yang meminta agar Pinangki divonis 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menanggapi kritik tersebut, Ahli Hukum Pidana Associate Prof. Dwi Seno Wijanarko dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berpendapat sah-sah saja jaksa tidak mengajukan kasasi.

Menurut dia, sikap itu tidak masalah sebab jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Pinangki 4 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama.

“Menurut hemat saya sikap JPU tidak mengajukan kasasi atas Pinangki merupakan sikap yang sah-sah saja, sebab vonis Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan tuntutan JPU yaitu meminta agar Pinangki divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Artinya putusan hakim telah maksimal dengan tuntutan jaksa pada tingkat pertama,” ungkap Dwi Seno, Kamis (8/7).rn(Fajar)rn