Connect with us

Nasional

Jual Beli Jabatan yang Seret Bupati Kudus, 40 ASN Diperiksa KPK

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Kasus dugaan jual beli jabatan yang menyeret nama Bupati Kudus nonaktif, Muhammad Tamzil terus bergerak dengan pemeriksaan saksi-saksi lanjutan.

Meski tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), proses pemeriksaan dan penyelidikan masih berlangsung hingga sekarang.

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) kini tengah menjalani pemeriksaan. Hingga kini, setidaknya ada 40 ASN yang telah dipanggil KPK untuk menjadi saksi.
”Sekitar 40 ASN yang sudah mendapat undangan KPK untuk menjadi saksi dan menjalani pemeriksaan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Sam’ani Intakoris, Senin (19/8).

Ke-40 ASN ini diperiksa secara bertahap. KPK sudah lima kali melakukan pemeriksaan sejumlah ASN. Ada yang diperiksa di Mapolda Jateng ataupun yang digelar di Mapolres Kudus.

Pemeriksaan yang digelar di Mapolres Kudus sudah dilakukan empat kali. Pertama berberangan dengan dibawanya tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk jumlah ASN-nya tak diketahui secara pasti. Kemudian KPK memanggil 11 nama ASN. Lalu kembali memanggil kepada 17 ASN Pemkab Kudus.

Advertisement

Nama-nama yang sempat ikut menjalani pemeriksaan di antaranya Sekda Kudus, Sam’ani Intakoris, Sekdin Disbudpar Kasmudi, Plt Kepala Disdukcapil Eko Hari Djatmiko, Sekdin Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Heru Subiyantoko, Plt Kepala BKPP Catur Widyatno, Kabag Orpeg Rini Kartika, dan beberapa kabid dan kasi dinas terkait.

”Saya dua kali diundang untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Kudus,” kata mantan kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus itu.

Kementan: Produksi Cabai Cukup, Harga Segera Stabil

Pesawat Udara Dimonim Air Tergelincir di Bandar Mulai

Politikus PDIP Imbau Umat Nasrani Tak Mudah Terprovokasi

Gubernur Papua: Setop Diskriminasi Mahasiswa Papua

Advertisement

Rakyat Papua Marah dan Bikin Rusuh, Pemicunya Diduga Ini

KPK telah memperpanjang masa penahanan tiga tersangka dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus pada Rabu (14/8). Mereka, Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil; Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan; dan Staf Khusus Bupati Agus Soeranto masih menjalani masa penahanan hingga 24 September 2019.

Terkait ada satu ASN yang terlibat, Pemkab mengaku sudah meminta bantuan hukum dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Jawa Tengah. Dalam waktu dekat ini, akan segera ditawarkan kepada pihak yang bersangkutan.

”ASN sudah kami mintakan bantuan hukum dari Korpri provinsi. Kemarin sudah dirapatkan, tinggal ditawarkan. Kalau mau dipakai ya monggo, kalau tidak itu jadi hak yang bersangkutan,” katanya.

Plt Bupati Kudus HM Hartopo membenarkan jika hingga saat ini masih ada ASN yang menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan jual beli jabatan. ”Sepertinya pengembangannya (dugaan kasus jual beli jabatan) meluas,” jelasnya. (jp)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Jual Beli Jabatan yang Seret Bupati Kudus, 40 ASN Diperiksa KPK appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...