Kamrussamad: Pengendalian Inflasi DIY Harus Dimulai dari Hulu, Bukan Sekadar Operasi Pasar

rnKomisi XI DPR RI menekankan pentingnya pengendalian inflasi dari sisi hulu setelah melakukan evaluasi langsung atas kinerja Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan ini dilakukan di tengah meningkatnya inflasi pangan DIY yang mencapai 2,90 persen year-on-year (yoy) per Oktober 2025 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya maupun capaian nasional.rnAnggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menilai bahwa tren inflasi pangan, khususnya pada komoditas utama, mengharuskan adanya strategi intervensi yang lebih komprehensif.rn“Pertama, kami melihat ada peningkatan inflasi khususnya pada volatile food. Inflasi sektor pangan didorong oleh beberapa komoditas seperti beras, telur, dan daging ayam. Ini perlu diantisipasi karena sudah berada di atas batas maksimal 5 persen yang kita sepakati antara Pemerintah dan DPR,” ujarnya seusai pertemuan dengan BI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (14/11/2025).rnIa menegaskan bahwa selama ini intervensi pemerintah dan TPID lebih banyak dilakukan di hilir, seperti operasi pasar, buffer stock, dan kelancaran distribusi. Namun, menurutnya, saat ini urgensi telah berubah.rn“Di hulu, sumber-sumber produksi itulah yang harus dikendalikan. Kita mendorong Bank Indonesia bersama TPID mulai memikirkan skema pengendalian inflasi di sektor hulu agar kenaikan harga pangan tidak terus berulang,” tegas Kamrussamad.rnDalam pertemuan tersebut, Komisi XI mencatat bahwa inflasi DIY meningkat seiring tingginya aktivitas ekonomi yang tumbuh 5,40 persen yoy pada Triwulan III-2025, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.rnKamrussamad menilai bahwa program GNPIP, digitalisasi pembayaran, dan penguatan koordinasi TPID yang dilakukan BI DIY telah menunjukkan arah positif, namun belum cukup untuk menghadapi tekanan inflasi pangan yang bersifat lebih struktural.rnLegislator Fraksi Gerindra itu juga menekankan perlunya kesiapan menghadapi kebutuhan komoditas untuk program prioritas pemerintah pada 2026.rn“Koordinasi TPID harus lebih intensif, bukan sekali seminggu kalau bisa dua hingga tiga kali. Tahun 2026 akan ada captive market besar untuk program prioritas nasional MBG, dan antisipasinya harus dimulai dari sekarang,” jelasnya.rnKunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara DPR RI, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi yang meningkat.rn