Connect with us

Nasional

Karena Hoax Ratna Sarumpaet, Pemilih Prabowo Membelot ke Jokowi

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Kasus dugaan penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu mengagetkan publik. Kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno pun ikut terkena dampak buruknya.

CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali mengatakan, dari hasil survei terbarunya diketahui bahwa mayoritas pemilih pasangan Jokowi-Ma’ruf menilai kubu 02 bertanggung jawab atas hoax ini. Sedang pendukung Prabowo-Sandi hanya sebagian kecil yang menganggap jagoannya harus bertanggung jawab atas kelakuan Ratna.

“66,6 persen pemilih Jokowi-Ma’ruf menyatakan kubu Prabowo-Sandi bertanggungjawab atas kasus Ratna Sarumpaet. Sebaliknya hanya 31,5 persen pemilih Prabowo-Sandi yang menggangap pasangan tersebut bertanggungjawab atas kasus Ratna Sarumpaet,” kata Hasanuddin di hotel Oria Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/11).

Dari kasus ini diketahui terjadi pergeseran arah suara pemilih yang cukup signifikan. Tak tanggung-tanggung angkanya mencapai 18,9 persen.

Hal ini pula yang diduga sebagai penyebab tren elektabilitas Prabowo-Sandi menurun jika dibandingkan dengan survei bulan Agustus. Sedangkan Jokowi-Ma’ruf trennya naik.

Advertisement

“Kesimpulannya terjadinya pergeseran suara. Prabowo turun elektabilitasnya karena faktor ini (kasus Ratna, Red),” jelas Hasanuddin.

Penurunan elektabilitas Prabowo-Sandi sendiri terbilang cukup besar. Jika pada Agustus elektabilitasnya 35,2 persen, di Oktober hanya 33,9 persen. Sedangkan Jokowi-Ma’ruf naik tipis dari 53,6 persen menjadi 54,1 persen di Oktober.

Dengan data ini, Hasanuddin menilai bahwa sebagian pendukung Prabowo membelot ke Jokowi karena hoax Ratna. Selain itu, adapula pemilih yang bergeser menjadi kategori yang belum menentukan pilihan.

Sebab di kategori belum menutuskan pilihan juga mengalami kenaikan. Dari 11,2 persen di bulan Agustus menjadi 12 persen di bulan Oktober.

“Pemilih Prabowo lari, ada ke Jokowi dan belum memutuskan,” pungkas Hasanuddin.

Advertisement

Untuk diketahui, survei Alvara ini dilakukan pada rentan waktu 8-22 Agustus 2018. Melibatkan 1.781 responden, yang tersebar di 33 provinsi. Sistem yang digunakan adalah multi stage random sampling, dengan margin of error 2,37 persen. (sat/JPC)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...