Connect with us

Nasional

Kata Anies Soal Pengajuan Izin ke Luar Negeri Dipangkas Mendagri

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengeluarkan aturan baru terkait izin Kepala Daerah. Hal ini menyusul, kerap ditemukannya kepala daerah yang sering mengajukan izin ke luar negeri. Kali ini untuk mengajukan permohonan izin dipangkas dari 14 hari menjadi 10 hari jelang keberangkatan.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memandang baik upaya ini. Bahkan jika memang izin ke luar negeri harus diatur Kemendagri dia tidak keberatan. “Baik kalau diatur oleh Kemendagri. Karena dengan begitu maka Kemendagri nanti bisa mengatur mana pergi ke luar negeri untuk mendapatkan kerja sama, investasi, bisnis, dan pergi untuk jalan-jalan,” ujar Anies di DPRD DKI Jakarta, Senin (22/7).

Gerindra, PKB, PDIP, dan PPP Paling Berambisi Rebut Ketua MPR

Buah Pembersih Paru-paru

Ronaldo Bebas dari Kasus Pemerkosaan, Jaksa: Tidak Dapat Dibuktikan

Selain itu, Anies menilai adanya transparansi izin ke luar negeri perlu dilakukan. Mengingat, saat ini memang publik kerap tidak tahu kepentingan kepala daerahnya yang mengajukan izin ke luar negeri. Apakah perjalanan tersebut untuk kegiatan dinas, study banding atau hanya jalan-jalan. “Saya Alhamdullilah setiap kali pergi justru untuk mengundang orang untuk datang ke Indonesia. Mengajak orang untuk kegiatan di Indonesia, termasuk untuk membawa Formula E bermain di sini,” kata Anies.

Advertisement

“Buat saya nih, dibuat transparan bagus kalau ada aturannya diumumkan saja. Gubernur siapa, pergi kemana, berapa lama, urusan apa,” tegasnya.

Sebelumnya, SOP baru dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. SOP itu ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN di lingkungan pemda. Batas waktu pengajuan izin dipangkas dari 14 hari menjadi 10 hari menjelang keberangkatan. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Kata Anies Soal Pengajuan Izin ke Luar Negeri Dipangkas Mendagri appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...