Connect with us

Nasional

Kata Laode M Syarief, Wajar KPK Kecewa

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kekecewaannya atas hasil kerja Tim Pakar bentukan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. Pasalnya, mereka gagal mengungkap pelaku teror terhadap penyidik senior Novel Baswedan.

“Wajar jika KPK kecewa. Karena sampai saat ini tak ada hasil. Bahkan pelaku lapangan belum ditemukan,” kata Wakil Ketua KPK, Laode Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (17/7).

Padahal KPK sejak awal berharap, tim yang bekerja sejak enam bulan lalu itu diklaim mampu mengungkap peneror Novel. Namun, tim tersebut sampai tak berhasil menemukan pihak yang menjadi calon tersangka.

“Belum ada perkembangan signifikan untuk menemukan pelaku,” ucapnya.

Meski demikian, kata Syarif, kerja Tim Pakar mengonfirmasi serangan terhadap Novel bukan serangan bersifat pribadi, tapi karena pekerjaan yang dilakukannya dalam pemberantasan korupsi di KPK. Dirinya pun meyakini hal yang sama.

Advertisement

“Sehingga kami juga memandang, serangan terhadap Novel bukan serangan terhadap pribadi, bahkan ini kami pandang serangan terhadap institusi KPK,” ujarnya.

BCD, Trio Bek Juventus yang Bikin Ngeri Lawan

Pesta Seks di Balkon, Wanita Bugil Tewas Terjatuh

Tangkap Basah Istri Ditiduri, Suami Gunting Penis Tetangga

Namun, Syarif menyatakan, KPK tidak memahami pernyataan Tim Pakar Polri yang menyebut adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan atau excessive use of power oleh Novel dalam menangani sejumlah perkara korupsi hingga menimbulkan dendam dari pelaku teror. KPK menegaskan, dalam melaksakan tugasnya Penyidik menggunakan wewenang sesuai hukum acara yang berlaku.

“Jadi tidak ada perbuatan penggunaan kewenangan secara berlebihan. Bahkan dalam kasus Buol, justru Novel dan tim yang diserang dan hampir ditabrak saat menjalankan tugasnya,” tegasnya.

Advertisement

Senada dengan Syarief, tim kuasa hukum Novel Baswedan,
Alghiffari Aqsa menilai, Tim Pakar bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah gagal mengungkap pelaku teror terhadap kliennya. Bahkan, tim tersebut telah membuat penanganan kasus teror ini berjalan mundur.

Padahal, kasus ini sudah berjalan hingga 820 hari lebih. Alghiffari khawatir semakin berlarutnya kasus ini akan membuat bukti-bukti penyiraman air keras terhadap Novel semakin sulit ditemukan.

“Ini jelas mundur, karena kalau ini enggak selesai bukti semakin sulit ditemukan. Kita melihat enggak ada bedanya dengan temuan sebelumnya,” tegas Alghiffari.

Ditegaskan, temuan-temuan yang disampaikan Tim Pakar bentukan Kapolri tidak jauh berbeda dengan yang pernah diungkap sebelumnya. Misalnya, soal klinik yang didatangi. Pihaknya sudah mengetahui hal tersebut sejak lama, bahkan sudah diungkap beberapa bulan setelah penyerangan terhadap Novel.

“Soal klinik didatangi itu kita sudah tahu ada sekian ratus klinik yang didatangi ada pabrik gelas didatangi itu sudah berapa bulan setelah penyerangan sudah disampaikan ke polisi apa yang baru,” ujarnya.

Advertisement

Vonis Idrus Marham Menjadi 5 Tahun

Apa Jadinya, Menkumham-Wali Kota Tangerang Saling Lapor Polisi

Arsenal Kalahkan Bayern di ICC 2019

Lebih lanjut Alghiffari mengatakan, terjadi kontradiksi antara penjelasan dengan kesimpulan yang disampaikan Tim Pakar Polri. Tim Pakar Polri menemukan banyaknya alat bukti mulai dari 74 saksi yang 40 di antaranya telah diperiksa ulang, 38 rekaman CCTV, bahkan dibantu oleh Australian Federal Police, dan 114 toko bahan kimia telah diperiksa.

Akan tetapi, kesimpulan dari tim bentukan Polri malah menyatakan tidak ada alat bukti. Bahkan, dalam konferensi pers di Mabes Polri Jubir Tim Pakar Nur Kholis mengatakan, teror terhadap Novel diduga sebagai bentuk balas dendam atas penanganan kasus yang dilakukan Novel.

Menurutnya, teror ini diduga disebabkan adanya penggunaan kewenangan secara berlebihan atau excessive use of power. Atas dasar itu, Tim Pakar merekomendasikan kepada Kapolri untuk mendalami probabilitas motif sekurang-kurangnya enam kasus high profile yang ditangani oleh korban mulai dari kasus e-KTP, kasus Ketua MK hingga kasus yang yang tidak dalam penanganan KPK namun memiliki potensi terlibat penyerangan terhadap Novel. (jp)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...