Kekayaan Alam Kalbar Harus Berkontribusi Nyata bagi Kesejahteraan Rakyat

PONTIANAK (29 November): Wakil Ketua Banggar DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie, menyoroti tantangan dan peluang strategis yang dihadapi provinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8%. Hal itu disampaikan Syarief saat Kunjungan Kerja Banggar DPR ke Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (28/11).

Tujuan kunjungan kerja tersebut adalah untuk membawa pesan penting terkait pemerataan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan kekayaan alam di daerah.

“Potensi besar ini harus dikelola dengan bijak. Jangan sampai kekayaan alam hanya menjadi cerita tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Syarief.

Disampaikan Syarief, Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti hasil hutan dan perkebunan sawit serta bauksit, yang memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya alam itu perlu diiringi dengan strategi keberlanjutan yang lebih matang.

“Potensi besar ini harus dikelola dengan bijak. Jangan sampai kekayaan alam hanya menjadi cerita tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Syarief yang sudah tiga periode duduk di Senayan, juga menekankan keberagaman budaya dan peningkatan infrastruktur harus menjadi fondasi untuk mempercepat pengembangan sektor perdagangan, industri, dan pariwisata.

Meski inflasi di Kalimantan Barat tercatat hanya 1,58% (yoy) pada Oktober 2024, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,51%, akan tetapi pertumbuhan ekonomi masih tertinggal dibandingkan rata-rata regional Kalimantan.

Pada kuartal II-2024, pertumbuhan ekonomi provinsi it mencapai 4,76%, di bawah rata-rata regional Kalimantan sebesar 5,22%.

“Kami melihat potensi untuk pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, asalkan pemerintah daerah dan pusat mampu bersinergi dalam pengelolaan anggaran dan implementasi program-program strategis,” imbuhnya.

legislator NasDem dari Dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu juga menyoroti efektivitas pengelolaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menurutnya, dana itu harus menjadi instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Mewakili Banggar DPR, Syarief meminta agar Kementerian Keuangan memberikan perhatian khusus pada tantangan administratif yang dihadapi pemerintah daerah dalam pencairan dana.

“Kami ingin memastikan bahwa dana TKDD benar-benar digunakan untuk program-program yang berdampak langsung, seperti peningkatan infrastruktur desa, pendidikan, dan mitigasi perubahan iklim,” terangnya.

Syarief berharap Kalimantan Barat tidak hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam mentah, tetapi juga pusat industri pengolahan dan inovasi yang memberikan nilai tambah lebih besar.

“Kami ingin Kalimantan Barat menjadi contoh bagaimana kekayaan alam dapat diolah secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat,” tukas Ketua DPW NasDem Kalimantan Barat itu.

(dpr.go.id/*)