Connect with us

Nasional

Kemarau Panjang, Kementan Perkuat Koordinasi Daerah

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA—Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas PU Kabupaten serta Kodim di wilayah terdampak kekeringan melakukan rapat kordinasi lintas sektoral. Ini untuk melakukan adaptasi dan mitigasi kekeringan.

Koordinasi ini menanggapi pernyataan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa tahun ini kemarau berpotensi ekstrem sampai dengan bulan September. Puncaknya diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus mendatang.

Menurut data BMKG terdapat empat wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan yakni, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa, dan Bali. “Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan rencana aksi setiap kabupaten atau kecamatan sehingga sehingga semua unsur terkait bisa langsung action operasional,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy, Senin (8/7).

Menurut Surwo, untuk membantu wilayah yang puso, Kementan akan menginventarisir keikutsertaan asuransi petani. Apabila belum memiliki asuransi, Kementan akan menyiapkan bantuan benih. “Begitu pula untuk wilayah yang terancam kekeringan dan belum puso, perlu pengaktifan pompa, mengoptimalkan sumber air terdekat, normalisasi saluran, serta penyediaan sumur pantek,” ujarnya.

Ia menilai, kemarau seperti ini bisa menjadi kesempatan untuk mengembangkan lahan rawa. Menurutnya, optimalisasi potensi lahan rawa lebih baik dilakukan pada musim kemarau. “Oleh karena itu, kami juga mengundang wilayah rawa agar mengupayakan penambahan luas tambah tanam melalui optimalisasi potensi lahan rawa. Rencana aksi bisa dengan bantuan benih padi, jagung, kedelai, tumpangsari, optamilisasi lahan,” jelasnya.

Advertisement

Sebagai informasi, total luas kekeringan pada musim kemarau tahun ini mencapai 102.746 hektare (ha) dengan puso sebesar 9.358 ha. Jawa Timur menjadi provinsi dengan wilayah paling luas dengan kekeringan mencapai 34.006 ha dan puso 5.069 ha. Kemudian, diikuti provinsi Jawa Tengah dengan luas kekeringan mencapai 32.809 ha dan puso 624 ha. Selanjutnya, luas kekeringan Yogyakarta mencapai 6.139 ha dengan puso 1.757 ha. Sementara Banten mengalami kekeringan 3.464 ha, NTB 857 ha dan NTT 55 ha dengan puso 15 ha.

Selanjutnya, luas kekeringan di Yogyakarta mencapai 6.139 ha dengan puso 1.757 ha. Sedangkan, Banten mengalami kekeringan 3.464 ha, NTB 857 ha dan NTT 55 ha dengan puso 15 ha. (rls/amr )

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...