Connect with us

Nasional

Kemenkumham Sulbar Minta Ormas Mesti Berasas Pancasila

Published

on

Kabarpolitik.com, MAMUJU– Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, melakukan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum terkait Legalitas Pendirian Ormas, di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat atau dikenal Bumi Lallaq Tassisaraq, Selasa (30/7/19).

Ini untuk meningkatkan sinergitas pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat,

Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Harun Sulianto mengatakankan untuk dapat didaftarakan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, maka ormas harus berasaskan Pancasila.

“Ormas akan diberi saksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum, jika dalam kegiatan ormas bertentangan dengan nilai pancasila,’’ kata Harun.

Karenanya Harun berharap agar setiap ormas dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan, menjaga keutuhan NKRI ditengah kemajemukan bangsa, mencegah radikalisme, terorisme, tindak pidana narkotika, penyalah gunaan miras, selalu menjaga keamanan dan ketertiban serta taat hukum.

Advertisement

Krisis Air Bersih, Polres Bagi-bagi Air Gratis

Pimpin Rakor Perencanaan, Ini Harapan Wakil Bupati Sidrap

Mengharukan! Percakapan Terakhir IYL dan Nurdin Abdullah

“Untuk itu perlu sinergi yang harmonis dalam menyelesaikan persoalan bangsa sesuai dengan peran kita. Agar Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan adaptif menghadapi perubahan,” lanjut Harun.

Narasumber lainnya yakni Kepala BIN Provinsi Sulbar Susetyo Karyadi menyampaikan materi Peran BIN dalam mengantisipasi dan menyikapi munculnya Ormas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila.

Adapun Sekda Mateng H Askary membawakan meteri terkait Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Terhadap Ormas di Kabupaten Mamuju Tengah. Acara yang dimoderatori Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sry Yuliani ini dihadir unsur pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua MUI Mateng dan perwakilan setiap ormas .

Advertisement

Dry menyampaikan jumlah ormas lokal di Sulbar sebanyak 11 dan ormas asing sebanyak 12. Sedangkan ormas berbadan hukum ada 13 dan berbentuk yayasan 15 ormas. (hms)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Kemenkumham Sulbar Minta Ormas Mesti Berasas Pancasila appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...