Connect with us

Nasional

Kementerian PUPR Gunakan 3 Klaster Bangun Ibu Kota Baru

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), telah menyiapkan perencanaan untuk membangun sarana infrastruktur dasar di ibu kota baru dengan proses yang lebih cepat.

Untuk pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR akan menggunakan tiga klaster, antara lain pertama mendesain kawasan setelah lokasi persisnya ditetapkan.

“Akan kami desain, di mana letakkan tata bangunan dan lingkungan. Itu diselesaikan 2019 sampai 2020,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden.

Kemudian prasarana dasar berupa jalan, air, hingga bendungan dan intake. Basuki bahkan mengklaim telah mendapatkan beberapa lokasi bendungan dan intake untuk melayani ibu kota negara yang baru.

“Pada 2020 paling cepat akhir atau pertengahan 2020 desain and build akan kita mulai. Seperti saat kami renovasi GBK, tidak common umum-red), desain baru tender, itu lama,” jelasnya.

Advertisement

Dalam konsep yang disiapkan Kementerian PUPR, untuk desain dan pembangunan, kontraktor dan konsultannya menjadi satu, Dengan demikian prosesnya lebih cepat.

Ratusan Ribu Hoaks Adu Domba Bertebaran Sejak Rusuh Papua

Paling Lambat 2024, Proses Pemindahan Ibu Kota Baru Dimulai

Ibu Kota Baru

Penasihat Mengundurkan Diri, KPK Tak Permasalahkan

Ganti Rugi Bendungan Paselloreng Lambat, Warga Mengadu ke Dewan

Advertisement

“Ada inovasi tapi cepat. Itu untuk prasarana dasar, jalan, air, drainase, dan lainnya. Kami mulai pada pertengahan 2020. Ini yang disampaikan anggaran sekitar 19 persen dari APBN. Untuk APBN, biaya prasarana dasar,” tutur Basuki.

Berikutnya adalah pembangunan gedung pemerintahan yang nantinya membutuhkan desain dan arseitektural ke depannya.

Di sini Kementerian PUPR akan lebih berhati-hati dalam implementasinya. Namun, pemerintah sudah merancang pada pertengahan tahun depan sudah mulai dengan design and build.

“Konstruksi kira-kira makan waktu tiiga sampai empat tahun untuk selesaikan jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung-gedung. Lalu 2023-2024 akan mulai pergerakan ke sana,” tandas tandas Basuki. (jpnn)

The post Kementerian PUPR Gunakan 3 Klaster Bangun Ibu Kota Baru appeared first on FAJAR.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...