Connect with us

Nasional

Kerusakan dan Kerugian Gempa dan Tsunami Sulteng Capai Rp18,48 Triliun

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sulawesi Tengah meningkat menjadi Rp18,48 triliun hingga Sabtu (27/10).

“Peningkatan jumlah dampak ekonomi terjadi akibat data kerusakan yang menjadi data dasar lebih banyak dan lengkap dibandingkan sebelumnya,” kata Sutopo melalui pesan tertulis di Jakarta, Minggu (28/10).

Sutopo memperkirakan kerusakan dan kerugian di Sulawesi Tengah masih akan terus bertambah karena pendataan kerusakan belum selesai dilakukan.

Dari dampak ekonomi Rp18,48 triliun, nilai kerusakan mencapai 15,58 triliun dan kerugian mencapai Rp2,89 triliun. Kerusakan adalah nilai kerusakan stok fisik aset, sedangkan kerugian adalah kerugian arus ekonomi yang terganggu akibat bencana.

Kerusakan dan kerugian di sektor permukiman mencapai Rp9,41 triliun, sektor infrastruktur Rp1,05 triliun, sektor ekonomi Rp4,22 triliun, sektor sosial Rp3,37 triliun, dan lintas sektor mencapai Rp44 miliar.

Advertisement

“Kerugian dan kerusakan di sektor permukiman paling besar karena dampak bencana yang luas dan masif. Hampir sepanjang pantai di Teluk Palu bangunan rata tanah dan rusak berat,” jelasnya.

Begitu juga amblesan dan pengangkatan tanah di Balaroa dan likuifaksi yang menenggelamkan permukiman di Petobo, Jono Oge dan Sibalaya menyebabkan ribuan rumah hilang.

Berdasarkan sebaran wilayah, maka kerusakan dan kerugian di Kota Palu mencapai Rp8,3 triliun, Kabupaten Sigi Rp6,9 triliun, Kabupaten Donggala Rp2,7 triliun dan Kabupaten Parigi Moutong mencapai Rp640 miliar.

Tim Hitung Cepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan UNDP terus menghitung dampak dan kebutuhan untuk pemulihan. Kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperkirakan lebih dari Rp10 triliun.

“Tentu itu bukan tugas yang mudah dan ringan, tetapi pemerintah dan pemerintah daerah akan siap membangun kembali dengan prinsip membangun lebih baik,” katanya. (Ant)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...