Connect with us

Politik

Ketua DPC Gerindra Sintang Kritik Lambannya Pelayanan BPJS dan RSUD Soedarso

Published

on

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sintang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sintang, Sandan, melontarkan kritik keras terhadap lambannya pelayanan BPJS Kesehatan, khususnya terhadap pasien rujukan dari daerah.

Menurut Sandan, sistem manajemen di RSUD dr. Soedarso Pontianak perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai sering merugikan pasien, terutama yang berasal dari daerah terpencil.

Ia menyoroti kasus Paulina Herlina Wati (41), warga Sintang yang dirujuk ke RSUD Soedarso sejak 5 Mei 2025. Namun, setelah menjalani pemeriksaan, rumah sakit baru menjadwalkan operasi pada 12 Agustus mendatang lebih dari dua bulan kemudian.

“Kalau melihat kondisinya sekarang, sangat tidak masuk akal bila harus menunggu sampai 12 Agustus. Ini bukan lagi menolong orang sakit, tapi membiarkan mereka dalam risiko kematian,” tegas, Rabu (22/5/2025).

Sandan juga mempertanyakan adanya perlakuan berbeda antara pasien umum dan pasien BPJS. Menurutnya, pasien umum sering mendapat pelayanan lebih cepat, sedangkan pasien BPJS harus menunggu lama meski seluruh biaya perawatan ditanggung negara.

Advertisement

“Kalau seperti ini terus, untuk apa negara membayar iuran BPJS? Pasien BPJS seolah-olah menjadi warga kelas dua. Ini sangat tidak adil,” tambahnya.

Ia mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Dinas Kesehatan dan Gubernur, untuk segera mengevaluasi sistem manajemen RSUD Soedarso. Sandan mengingatkan bahwa kejadian seperti ini bukan yang pertama.

Ia mencontohkan kasus almarhum Pak Suaner dari Desa Sake, Kecamatan Ambalau, yang meninggal dunia setelah dirujuk dan dirawat di RSUD Soedarso.

“Beliau berangkat dalam kondisi sehat, tapi pulang dalam peti mati. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Sandan menegaskan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas semua pernyataannya. Ia juga menyebut bahwa pasien yang dimaksud, Paulina, saat ini masih berada di rumahnya di Pontianak, menunggu jadwal operasi.

Advertisement

“Kita tidak ingin pasien yang seharusnya bisa sembuh malah tidak tertolong hanya karena sistem yang buruk. Bayangkan, harus menunggu dua bulan untuk operasi. Ini menyangkut nyawa manusia,” tutupnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...