Connect with us

Politik

Komisi III DPR RI Minta Kepolisian Gencar Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hukum

Published

1 tahun ago

on

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah meminta pihak kepolisian untuk gencar melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran hukum di masyarakat. Komisinya siap membantu kepolisian untuk turun ke masyarakat guna menguatkan pencegahan agar pelanggaran hukum bisa diminimalisir.rnPernyataan itu disampaikan Abdullah saat Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait rancangan keuangan 2026 dan laporan keuangan 2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (7/7/2025).rnAbdullah mengatakan, sosialisasi pencegahan pelanggaran hukum di masyarakat harus semakin digencarkan. Menurut dia, pencegahan itu sangat penting, sehingga potensi kejahatan bisa dicegah dan angka pelanggaran bisa diturunkan.rn“Kami Komisi III siap membantu melakukan sosialisasi pencegahan, karena pencegahan ini sangat penting. Penindakan juga penting, tapi pencegahan harus mendapatkan perhatian besar,” papar AbdullahrnDalam rapat tersebut, Abdullah juga menyampaikan apresiasi atas capaian Kejagung dan Polri pada 2024-2025. Sebagai mitra, Komisi III selalu memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kerja-kerja Kejagung dan Polri.rn“Namun, kami dari Fraksi PKB DPR RI memberikan catatan untuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia,” beber legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu.rnCatatan pertama terkait penguatan sumber daya manusia (SDM). Terutama SDM di tingkat bawah, khususnya Bhabinkamtibmas. Dia meminta pihak kepolisian meningkatkan kemampuan anggota Bhabinkamtibmas.rn“Bhabinkamtibmas adalah wajah polisi di bawah. Sumber daya manusia di tingkat bahwa itu yang langsung berinteraksi dengan masyarakat,” terang Abdullah.rnApalagi, lanjut Abdullah, saat ini pihak kepolisian juga fokus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam kedaulatan pangan. Tentu, yang digerakkan untuk membantu kedaulatan pangan adalah anggota polisi yang ada di bawah.rnSelain itu, Abdullah juga menyoroti keberadaan kantor Polisi Resor (Polres) di daerah. Menurutnya, saat ini masih ada Polres yang menangani dua kabupaten. Jadi, dua kabupaten hanya memiliki satu kantor Polres.rn“Misalnya di daerah pemilihan pimpinan kami Bapak Cucun Ahmad Syamsurijal, masih ada dua kabupaten yang hanya memiliki satu Polres. Ini harus mendapat perhatian,” jelas Abdullah.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...