Connect with us

Nasional

Kongres Halal Internasional Akan Dibuka Oleh Wapres KH Maruf Amin

Published

on

JAKARTA–Ketua Organizing Committee (OC) Kongres Halal Internasional (KHI) MUI 2022, Trisna Djuwaeli mengatakan bahwa KHI ini akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin.

Kongres yang diselenggarakan oleh MUI Pusat bersama MUI Bangka Belitung (Babel) ini bekerja sama dengan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dan beberapa pemerintah Kabupaten dan Kota ini rencananya akan digelar pada 14-18 Juni 2022.

Trisna mengungkapkan, awalnya kongres ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ditutup oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Namun, kata Trisna, Presiden Jokowi melimpahkan tugas tersebut kepada Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Sehingga, lanjutnya, kegiatan kongres ini akan dibuka oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin dan rencananya akan ditutup oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Advertisement

“Maka Wapres yang akan membuka. Untuk penutupannya InsyaAllah kita akan meminta kesediaan bapak Menteri Agama,” kata Trisna kepada MUIDigital, Jumat (10/6/2022).

Trisna mengungkapkan, kegiatan kongres ini memiliki kepanitiaan yang berasal dari MUI Pusat dan MUI Babel.

Trisna menjelaskan, kepanitiaan dari MUI Babel juga menggandeng dari Pemprov Bangka Belitung di antaranya yang berkaitan dengan transportasi.

Selain itu, panitia yang berasal dari MUI Babel ini bertugas menyediakan tempat, akomodasi dan sarana penunjang lainnya selama kegiatan kongres.

“Kalau persiapan kami di MUI Pusat lebih fokus kepada peserta dan narsum. Jadi kita membagi tugas antara MUI Pusat dan MUI Babel,” ungkapnya.

Advertisement

Trisna menuturkan, kegiatan ini mengundang Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI, Komisi/Badan/Lembaga MUI yang berkaitan dengan kegiatan ini seperti Komisi Fatwa, LPPOM dan Komisi Hubungan Luar Negeri.

“Itu yang kita ikut sertakan dalam kepesertaan. Kita juga mengundang Ketua Umum MUI Provinsi se-Indonesia ada 34 orang,” kata Trisna.

Lebih lanjut, Trisna juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan kongres ini juga akan ada Rakornas Komisi Fatwa dan Rakornas LPPOM seluruh Indonesia.

“Maka kami juga mengundang Komisi Fatwa dan LPPOM se-Indonesia untuk hadir dalam Kongres Halal Internasional dan mereka juga akan mengadakan kegiatan Rakornas tersebut,” tuturnya.

Di samping itu, kata dia, KHI ini juga mengundang Kementerian-kementerian di antaranya Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian BUMN.

Advertisement

“Kita juga meminta para menteri-menteri dari kementerian tersebut menjadi narasumber,” ungkapnya.

Sejauh ini, lanjutnya, baru Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Sandiaga Salahudin Uno yang sudah mengkonfirmasi kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam KHI.

Trisna mengungkapkan bahwa pihaknya merasa kesulitan untuk mengundang para menteri. Padahal, menurut dia, kegiatan ini sangat bagus dan penting untuk meningkatkan produk halal, industri halal dan pariwisata halal di Indonesia.

Sementara itu, Trisna mengatakan, pihaknya juga mengundang 24 Duta Besar. Saat ini, yang sudah mengkonfirmasi untuk hadir baru Azerbaijan, Malaysia dan Nigeria.

“Kita juga mengundang sertifikasi halal dunia. Karena ini internasional, maka kehadiran mereka sangat kita harapkan,” harapnya.

Advertisement

Selain kementerian, pihaknya juga mengundang OJK, BPJPH dan BI yang sudah mengkofirmasi akan hadir.

“Selain itu, ini juga merupakan ikhtiar untuk mendukung Indonesia menjadi pusat halal dunia pada 2024,” tegasnya.

Mengenai kesiapannya, Trisna mengaku, baik dari MUI Pusat maupun MUI Daerah sudah 85 persen siap menyelenggarakan kongres tersebut.

“85 persen. Ini sudah running dan siap. Dari peserta dan narsum sudah oke semua. Dari kesiapan kitanya juga sudah oke,” ungkapnya.

Dia juga memohon doa dan dukungan dari semua pihak untuk berjalannya gelaran kongres ini.

Advertisement

Dia menuturkan bahwa kegiatan kongres ini merupakan ikhtiar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, dan meningkatkan produk halal, industri halal dan pariwisata halal.

“Semoga Indonesia menjadi poros dunia untuk hal-hal yang berkaitan dengan halal. Itu yang ingin kita capai dalam kongres ini,” tutupnya.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...