Laporan Kasus Kerumunan Jokowi di NTT Ditolak Bareskrim, Kurnia: Apakah Hukum Masih Ada di Indonesia?

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Laporan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pelanggaran protokol kesehatan saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) ditolak Bareskrim Polri.

Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) tidak menerbitkan laporan polisi atas kasus tersebut.

Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia mengatakan, petugas SPKT hanya meminta pihaknya membuat surat laporan tertulis yang diberi stampel oleh bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD).

’’Pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Laporan Polisi atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan yakni sang presiden,’’ kata Kurnia kepada wartawan, Kamis (25/2).

Kurnia mengaku bingung atas ditolaknya laporan polisi kepada Jokowi. ’’Kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum apakah masih ada di republik ini?,’’ tanyanya.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyebut tidak ada laporan polisi atas kasus kerumunan di NTT yang diterima Bareskrim Polri. ’’Tidak ada laporan itu di Bareskrim,’’ tukasnya.

Sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan masyarakat berkerumun saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (23/2).

Dalam video tersebut, tampak Presiden Jokowi ada di dalam mobil, sementara banyak masyarakat yang mengerubungi mobil yang ditumpangi kepala negara itu. Bahkan Jokowi juga tampak melemparkan sebuah bingkisan ke masyarakat.rn(Fajar)rn