Connect with us

Politik

Lisda Salurkan Bantuan Bencana Pessel dari BNPB

Published

on

PAINAN (12 Maret): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni menyerahkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban banjir dan longsor di Pesisiru Selatan (Pessel) Sumatra Barat.

Bantuan diterima Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pessel Doni Gusrizaldi Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatra Barat, dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Sumatera Barat Senin, (11/3).

“Terima kasih Bapak Kepala (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yang sudah merespon cepat permintaan kami untuk bantuan di Sumbar, terutama di Pessel. Bahkan beliau juga bersedia datang langsung ke Pesisir Selatan untuk meninjau beberapa titik lokasi bencana,” ungkap Lisda dalam keterangannya, Selasa (12/3).

Bantuan yang diserahkan yakni berupa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp350 juta serta dua unit mobil dapur umum ditambah dengan logistik.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang hadir pada rapat koordinasi mengatakan, penanganan bencana harus dilakukan dengan cepat dan tanggap, sehingga meminimalisasi kemungkinan terjadinya bertambah korban dan mengurangi penderitaan masyarakat.

“Saya dihubungi oleh Bu Lisda pada Jum’at pagi, menyebut ada masyarakat yang kelaparan (akibat bencana) di Pesisir Selatan. Sampai hari ke empat saya masih mendengar ada masyarakat yang belum makan. Tentu ini harus menjadi perhatian. Jangan karena bencana masyarakat kita sampai tidak makan, pemerintah harus hadir di situ,” ungkap Letjen TNI Suharyanto.

Sedangkan Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BNPB ke Sumbar. Mahyeldi juga menjelaskan 12 kabupaten dan kota di Sumbar terkena bencana namun lima kabupaten yang dinyatakan tanggap darurat.

Advertisement

“Berdasarkan laporan dan tinjauan kami di lapangan, ada lima kabupaten/kota yang terparah sehingga ditetapkan status tanggap darurat. Dengan ini kita juga berpesan kepada masing-masing kepala daerah agar penyaluran dan penggunaan bantuan tersebut dapat dioptimalkan terutama pada daerah yang paling parah terkena musibah,” kata Mahyeldi Ansharullah.

Selain Pemkab Pessel bantuan DSP juga diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, masing-masing Rp. 250 juta. Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Pasaman Barat masing-masing Rp150 juta serta Polres Pesisir Selatan dan Kodim 0311 Pesisir Selatan masing-masing Rp100 juta.

Total bantuan DSP yang diberikan oleh BNPB untuk Sumatera Barat mencapai Rp. 1,7 Miliar. (Bee/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...