Politik
M. Husni: Bansos Harus Produktif, UMKM Jadi Kunci Kurangi Kemiskinan di Sumut
Published
3 bulan agoon
Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, menyoroti tingginya angka penerima bantuan sosial di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yang tercatat sebagai yang terbesar di Pulau Sumatera. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan, Kamis (23/4/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri mitra kerja dari Kementerian Sosial, Baznas, serta Kementerian Haji dan Umrah, Husni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong graduasi kemiskinan. Berdasarkan data yang dipaparkan, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumut mencapai lebih dari 500 ribu jiwa, sementara penerima bantuan sembako menembus angka 800 ribu lebih.
“Sumatera Utara merupakan penerima bantuan sosial terbesar di Sumatera. Karena itu, kami mendorong para bupati dan wali kota lebih proaktif dalam menyusun program pengentasan kemiskinan,” ujar Husni.
Husni menilai bantuan dari Kementerian Sosial tidak seharusnya hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, seperti melalui dukungan modal usaha kecil dan UMKM.
“Dengan upaya membuka lapangan kerja dan memberikan penghidupan yang layak, kita ingin masyarakat di desil 1 atau 2 bisa naik ke desil 5 atau 6, sehingga jumlah penerima bansos dapat berkurang signifikan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Husni juga menyinggung kuota jemaah haji Sumatera Utara tahun 2026 yang berkurang lebih dari 2 ribu orang. Pengurangan ini merupakan dampak dari penyesuaian waktu tunggu yang kini mencapai sekitar 26 tahun. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kinerja Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumut yang dinilai telah memberikan pelayanan optimal di tengah kondisi tersebut.
Kepada jemaah kloter awal yang mulai diberangkatkan, Husni berpesan agar menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah haji.
“Jemaah kloter awal umumnya akan menuju Madinah terlebih dahulu untuk beribadah di Masjid Nabawi. Perjalanan ini berlangsung sekitar 41 hari, jadi tolong dijaga kesehatan dan tenaga, jangan sampai kelelahan di awal,” pesannya.
Legislator Gerindra itu juga mengingatkan bahwa puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) baru akan berlangsung pada akhir Mei 2026.
“Puncak haji masih cukup jauh. Simpan tenaga untuk prosesi inti. Kami berharap seluruh jemaah embarkasi Sumatera Utara dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan meraih haji yang mabrur,” pungkasnya.
Wakili Menhan RI, Irjen Kemhan Hadiri Farnborough International Airshow 2026 di Inggris Raya
Obon Tabroni Minta Data BPJS Kesehatan Dicocokkan dengan Kondisi Riil di Daerah
Obon Tabroni Desak BGN Percepat Pembangunan Dapur MBG di Luar Jawa
Putih Sari Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Peserta
Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Cadangan BBM demi Wujudkan Swasembada Energi
Martin Tumbelaka Dorong Penguatan Pengawasan Internal Penegak Hukum
Titiek Soeharto: Tambang Emas Harus Hadirkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Banyuwangi
Danang Wicaksana Tegaskan DPR Akan Awasi Layanan Penyeberangan 3T di NTT
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

