Connect with us

Nasional

Menteri Baru Disiapkan Mobil Rp147 Miliar, Begini Kata HNW

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bakal mendapatkan mobil dinas baru untuk ‎kegiatan operasional.

Anggaran pengadaan tersebut lebih dari Rp147 miliar‎. Namun, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa pengadaan tersebut belum diperlukan.

Dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan ini sudah dimulai pada 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai.

Lelang tender ini dimenangi PT Astra International Tbk-Tso dengan harga Rp147.229.317.000. Saat ini, semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.

Menurut Hidayat, lebih baik anggaran pengadaan mobil menteri ini dialokasikan ke yang lain yang lebih berguna. “Dipergunakan untuk beasiswa, dan membantu sekolah yang hancur akibat gempa itu jelas lebih diperlukan oleh rekyat ketimbang mobil dinas,” ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8).

Advertisement

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai, mobil dinas menteri yang ada saat ini masih layak digunakan. Makanya, ia merasa pengadaan mobil dinas tersebut bukanlah kebutuhan mendesak yang mesti dipenuhi.

Ibu Kota Baru Belum Dianggarkan, Sandi: Nyanti Saja, Bro

The Flowers Siapkan Kejutan di Synchronize Fest 2019

Desain Ibu Kota Negara, Seperti Ini Penampakannya

Fitnah Keji untuk Paspampres

Putri Tak Ada di Rumah, Ternyata di Hotel Desahan Sudah 7 Kali

Advertisement

“Mobil dinas ini sesungguhnya masih memadai untuk digunakan. Saya sih lebih setuju bila pemerintah memajukan program SDM unggul. Karenanya anggaran (mobil menteri, Red) sebaikan dipergunakan ke sana (program SDM, Red),” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto juga mengatakan pengadaan mobil dinas untuk menteri baru belum terlalu mendesak. Karena kondisi ekonomi yang tidak bagus, ia berpendapat ada baiknya pemerintah menghemat anggaran.

“Kalau menurut saya belum kebutuhan mendesak, apalagi ditengah anggaran yang sulit sekarang,” kata Yandri.

Ketua DPP Partai Amanat Nasinal (PAN) ini menilai, sebaiknya Jokowi melakukan evaluasi terhadap pengadaan mobil dinas menteri. Sebab masih banyak yang harus dilakukan ketimbang memberikan fasilitas tersebut. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Advertisement

The post Menteri Baru Disiapkan Mobil Rp147 Miliar, Begini Kata HNW appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...