Connect with us

Nasional

Menteri LHK Ungkap Masa Depan Bukit Soeharto di Kaltim

Published

on

Kabarpolitik.com, BOGOR – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan, pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim, juga menargetkan untuk memperbaiki Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.rn”Presiden memberikan arahan kepada saya bahwa dalam penyiapan pemindahan ibu kota ini justru kita sekaligus memperbaiki kawasan Tahura dan kawasan-kawasan konservasi untuk diperbaiki,” kata Siti ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (27/8).rnMenurut dia, terdapat ekosistem yang unik di Kalimantan Timur yakni Teluk Balikpapan yang masih memiliki hutan mangrove atau bakau.rnMenteri LHK menilai dengan pengelolaan yang baik maka satwa-satwa dan habitatnya tetap terjaga.rnSelain itu, Siti mengatakan pemerintah juga akan mendorong perbaikan lubang-lubang sisa tambang batu bara.rn”Nanti kita sambil memperbaiki sisa lahan tambang. Bekas-bekas lubang-lubang tambang yang di Kaltim jumlahnya hampir 1.400 lubang, itu di sana saja,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya.rnSiti menegaskan perusahaan-perusahaan tambang batu bara, tetap harus bertanggung jawab atas lubang-lubang bekas tambang itu.rn”Sekarang sambil melakukan penegakan hukum, juga memberi contoh untuk memperbaikinya. Jadi kita mengambil referensi tata cara pascatambang dari perusahaan-perusahaan yang bekerja baik,” demikian Menteri LHK.rnSebelumnya pada Senin (26/8), Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan kawasan ibu kota baru terletak di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara serta Kecamatan Sepaku, di Kabupaten Penajam Paser Utara.rnGubernur menjelaskan sebagian lahan akan masuk kawasan Tahura Bukit Soeharto bagian timur, yang beberapa lahannya berstatus hutan produksi.rnDengan berpindahnya ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Bukit Soeharto bakal menjadi salah satu kawasan wisata masa depan Indonesia. Bahkan, itu bisa menjadi kawasan wisata penduduk ibu kota di hari-hari libur seperti akhir pekan. Apalagi, lokasinya tidak jauh dari kedua kabupaten tersebut. (jpnn)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...