Connect with us

Nasional

Menutup Dialog, PA 212 Tuding Moeldoko Gagal Paham

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Menutup dialog, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dinilai tidak paham dengan fungsi dan jabatannya selaku pejabat pemerintahan.

Tudingan itu menyusul sikap Moeldoko yang menutup dialog dengan Front Pembela Islam (FPI). Terlebih untuk masalah perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) FPI yang tak kunjung selesai.

Kepala Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212, Damai Hari Lubis mengatakan, sikap dari Moeldoko sangat lucu. “Lucu kok negarawan dari pemerintahan, malah tutup dialog,” ujar Damai kepada wartawan, Rabu (7/8).

Menurut Damai, Moledoko tidak paham dengan fungsi jabatannya.

“Serta tidak dapat memaknai arti perlunya rekonsiliasi terhadap perbedaan-perbedaan,” sambung Damai.

Advertisement

Sebelumnya, Moeldoko menyatakan menutup pintu untuk berdialog dengan FPI.

“Kami (Pemerintah) enggak perlu dialog, yang diperlukan adalah komitmen, apalagi yang didialogkan enggak perlu dialog. Sudah jelas semua ormas supaya berasaskan Pacasila sesuai dengan undang-undangnya,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).

Moeldoko menegaskan tak perlu dialog dengan pemerintah untuk menunjukkan ideologi Pancasila.

“Apanya yang didialogkan, sudah jelas. Enggak perlu ada dialog. Sepanjang oke ikuti aturan mainnya selesai semua, apalagi yang perlu didialogkan,” tambah dia.

Rudal Canggih Iran Bavar-373 Siap Diluncurkan

Bandara Kualanamu Sudah Layani Penerbangan Eropa

Advertisement

Majelis Hakim Tipikor Ungkap Menag Terima Rp70 Juta

Aboe Bakar Al Habsy Ungkap Mbah Moen Rujukan PKS

Flyzoo Centil

Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyebut hingga kini pihaknya belum menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Front Pembela Islam (FPI).

Sebab, kata dia, FPI baru memenuhi sepuluh dari 20 prasyarat untuk mendapatkan SKT Kemendagri.

Advertisement

“FPI sedang ditelaah. Dari 20 persyaratan, baru sepuluh yang memenuhi syarat,” ucap Tjahjo usai menghadiri ‘Rapat Kerja Nasiomal Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional’ di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Selasa (16/7).

Mantan Sekjen PDIP itu menuturkan, dari sepuluh syarat yang belum dipenuhi, beberapa di antaranya berkaitan dengan keagamaan. Namun, Tjahjo tidak bisa merinci jenis lain dari syarat yang belum dipenuhi.

“Ya, terkait Kementerian Agama juga (syarat yang belum dipenuhi), ini kan ormas agama,” ucap dia. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Menutup Dialog, PA 212 Tuding Moeldoko Gagal Paham appeared first on FAJAR.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...