Connect with us

Nasional

Mercedes-Maybach S 600 Guard Rp,7,3 M Mobil Dinas Jokowi

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Preisden Jokowi lima tahun ke depan akan menggunakan mobil baru pabrikan Eropa yakni, Mercedes-Maybach S 600 Guard.

Mercedes-Maybach S 600 Guard sendiri terakhir mendapat penyegaran pada 22 Februari 2016 lalu. Hingga saat ini belum ada pembaruan yang dilakukan produsen mobil bermarkas di Stuttgart itu.

Sebagai sedan dengan standar eksklusif (VVIP), Mercedes-Maybach S 600 Guard sudah melalui uji balistik di level VR10 dari Ballistics Authority di Ulm. Proteksinya sesuai dengan Directive BRV 2009 Version 2 (Bullet Resistant Vehicles).

Tak sekedar itu saja, peringkat ERV 2010 (Explosive Resistant Vehicles) juga dikantongi oleh S 600 Guard ini. Germany Federal Office of Criminal Investigation juga sudah memeriksa usai pengetesan, mobil tak mengalami lecet.

Dimensinya dengan panjang 5.453 mm dan jarak sumbu roda mencapai 3.365 mm. Bila dibandingkan dengan flagship S Class, 20 cm lebih panjang sumbu rodanya.

Advertisement

Posisi duduk penumpang juga lebih mundur untuk memastikan perlindungan dan privasi. Bagian kaca dilapis dengan polycarbonate, namun begitu pandangan keluar tetap jernih. Perihal mesin yang dipakai ada dua belas silinder (V12).

Soal harga, Mercedes-Maybach S 600 Guard saat diluncurkan dibanderol € 470,000 atau setara Rp 7,3 miliar. Tentunya ketika dipesan menjadi mobil kepresidenan, pemesan Mercedes-Maybach S 600 Guard biasanya memiliki spesifikasi khusus dan setiap negara mempunyai standar masing-masing.

Toyota Crown 2.5 HV G-Executive bakal segera menjadi tunggangan resmi para menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf periode 2019-2024. Sedan premium asal Jepang itu nantinya akan menggantikan Toyota Crown Royal Saloon yang sudah satu dekade ini digunakan.

Selain jajaran menteri, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive juga akan dipakai oleh pejabat setingkat menteri, pemimpin lembaga negara, mantan presiden dan wakil presiden. Alokasi anggaran pengadaan kendaraan tersebut berjumlah 101 unit kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam DIPA 2019 Kemensetneg.

DIPA 2019 Kemensetneg juga telah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan DPR. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Advertisement

“PT Astra International Tbk-TSO, dinyatakan sebagai pemenang. Lalu diperoleh Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai pengganti Toyota Crown Royal Saloon,” keterangan tertulis Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (23/8).

Sedan tersebut dipilih karena berdasarkan faktor pertimbangan teknis antara faktor kemanan, keandalan dan efisiensi biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian.

“Hal itu karena usia kendaraan telah lebih dari 10 tahun. Sementara, untuk pengadaan mobil dinas baru terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009,” tulis rilis itu.

Toyota Crown 2.5 HV G-Executive adalah varian dari Crown yang merupakan mobil hybrid, sesuai dengan kodenya HV, hybrid vehicle. Diketahui, Sedan itu menggendong mesin 2.5L Dynamic Force Engine Hybrid System yang menawarkan tenaga 223 hp dan torsi 221 Nm. Konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 19,4 km/L

Namun, memilih mobil pabrikan Jepang bukan tanpa kritik. Salah satu yang menyoal kendaraan itu adalah politikus Demokrat Roy Suryo yang mengatakan, mobil dinas seharusnya menggunakan brand dari Eropa bukan malah memilih brand Jepang.

Advertisement

PGN: Penyesuaian Tarif Gas Adalah Rencana Besar

Kekeringan Melanda, Kementan Pastikan Stok Beras Terjaga

KLHK Launching Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0

Kenal Pamit Pangkoopsau II Penuh dengan Kehangatan

Donald Trump Sebut Tak Melanggar, Jepang Bilang Pelanggaran Nyata

“Mobil dengan kapasitas besar (2.500 cc) itu kenapa harus Jepang? Itu sesuatu yang sangat tidak worth it (setimpal). Kecuali kendaraan itu merek Eropa,” ungkap Roy kepada wartawan di Hotel Le Meredien, Jakarta Selatan, Jumat (23/8) kemarin.

Advertisement

Walaupun, Roy mengaku bahwa maksud dari pernyataannya itu bukan untuk membandingkan antara kedua brand. Ia mencontohkan, ,isalnya kemarin Presiden Filipina Rodrigo Duterte mewajibkan menterinya naik kendaraan sekelas Avanza.

“Ya, kalau menurut saya, saya senyum saja. Saya tidak ingin membandingkan negara kita dengan negara lain,” imbuhnya.

Lebih jauh, Roy justru pengin agar pemerintah tidak melakukan pembelian untuk mobil dinas menteri, melainkan cukup dengan sistem penyewaan saja. Sebab, kata pengurus Partai Demokrat di bidang Komunikasi dan Informatika ini, sewa itu tentu lebih menghemat anggaran negara.

“Jadi tidak ada istilah kendaraan bekas menteri sebelumnya,” pungkas Roy. (jp)

The post Mercedes-Maybach S 600 Guard Rp,7,3 M Mobil Dinas Jokowi appeared first on FAJAR.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...