Connect with us

Politik

Modul Anti-Pencabulan Masuk Pesantren, Ninik: Perempuan Bangsa Hadir Lindungi Santri

Published

10 bulan ago

on

DPP Perempuan Bangsa kembali melanjutkan sosialisasi modul anti-pencabulan di lingkungan pesantren, yang kali ini digelar di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Havana Park, Jumat (5/12/2025). Sosialisasi ini dilakukan salah satunya untuk menyambut 16 Hari Anti Kekerasan Tehadap Perempuan.rnKegiatan tersebut dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai unsur, antara lain Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Putri Banyuwangi, Perempuan Bangsa DPC Banyuwangi, Majelis Aqsona, Majelis HMT Banyuwangi, serta komunitas Nabawiyah.rnKetua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh atau Ninik, menegaskan bahwa modul anti-pencabulan ini merupakan langkah konkret dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak bangsa, termasuk para santri di pesantren.rn”Modul ini merupakan panduan teknis sekaligus wujud nyata komitmen negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak Indonesia, termasuk santri, yang kehilangan haknya atas rasa aman, martabat, dan masa depan,” tegas Ninik.rnIa menjelaskan, modul anti-pencabulan tersebut memuat tiga bagian utama. Pertama, faktor-faktor yang memengaruhi ketidakadilan gender (mind mapping gender dan seks).rnKedua, lanjut Ninik, pencegahan perilaku pencabulan dan kekerasan seksual di pesantren. “Dan yang ketiga, panduan penanganan kasus pencabulan dan kekerasan seksual di pesantren,” urainya.rnWakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menambahkan, sosialisasi Modul Anti-Pencabulan di Pesantren sejauh ini telah dilakukan di tiga titik. “Dari tiga itu alhamdulillah sudah diikuti 1700-an Kiai dan Nyai di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tentu nanti kami akan lanjutkan di lokasi lain,” tegasnya.rnDalam kegiatan sosialisasi, Perempuan Bangsa menghadirkan dua narasumber, yakni Ning Uswah Syauqi dan Ning Balqis Iskandar. Ning Uswah menjabarkan perbedaan mendasar antara pelecehan, kekerasan seksual, dan pencabulan, yang seringkali disalahartikan di lapangan.rnPelecehan, menurutnya, adalah tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan dan bersifat mengganggu, meskipun tidak selalu melibatkan tindak kekerasan fisik.rn”Kekerasan seksual memiliki unsur pemaksaan, ancaman, atau agresi yang menimbulkan trauma serius. Sementara pencabulan merupakan tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan tanpa persetujuan atau terhadap anak di bawah umur,” ujarnya.rnNing Balqis Iskandar turut memaparkan sejumlah data nasional yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Data Kementerian Agama RI mencatat sedikitnya 30 kasus kekerasan berbasis gender seksual (KBGS) terjadi di lembaga pendidikan Islam dalam tiga tahun terakhir.rn”Dan kalau kita melihat lebih luas, laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2024 mencatat 573 kasus kekerasan di lembaga pendidikan, dengan 20 persen di antaranya terjadi di pesantren,” katanya.rnLebih jauh ia mengurai data Federasi Serikat Guru Indonesia bahkan menyebutkan 101 anak menjadi korban dalam delapan kasus kekerasan seksual, lima di antaranya terjadi di lembaga pendidikan di bawah Kemenag. Survei nasional juga menemukan bahwa 1,06 persen santri berada pada posisi rentan terhadap kekerasan seksual, atau setara 43.497 santri.rnNing Balqis lantas menegaskan empat mekanisme internal pencegahan pencabulan di pesantren.! Pertama, pengawasan yang harus diperkuat, misalnya dengan pemasangan CCTV, pembentukan satgas anti-kekerasan, dan membuka ruang cerita bagi santri.rnKedua, lanjut Edukasi: penyediaan pendidikan seksual komprehensif yang relevan dengan pola kekerasan seksual di pesantren. Ketiga, perubahan pola hukuman: menghapus bentuk hukuman yang bernuansa kekerasan.rn”Dan yang keempat, pentingnya perbaikan model pengasuhan. Bagaimana caranya? Tidak lain kecuali dengan penguatan pola pengasuhan sebagai pilar utama pencegahan kekerasan seksual,” pungkasnya.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...