Connect with us

Nasional

Muhaimin Iskandar‎ Usulkan BNPB Menjadi Kementerian

Published

on

Kabarpolitik.com,JAKARTA–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini hanyalah sebuah lembaga. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun menyarankan supaya BNPB bisa menjadi kementerian di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar‎ mengusulkan kepada Presiden terpilih Jokowi supaya lembaga penanganan bencana tersebut bisa dijadikan sebuah kementerian. “Meningkatkan BNPB menjadi kementerian penanggulangan bencana. Itu usulan saya,” ujar Cak Imin kepada wartawan, Sabtu (3/8).

Lebih lanjut Wakil Ketua MPR ini tidak sepakat dengan usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang yang menggabungkan kementerian perindustrian dangan perdagangan. “Kurang pas. Karena fokus perdagangan itu lebih eskpor. Sementara industri mengurusi dalam negeri,” katanya.

Selain itu, Cak Imin‎ juga mengusulkan kepada Presiden Jokowi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jangan dig‎abungkan dengan Kementerian Desa. Karena saat ini sudah mulai adanya usulan adanya nomenklatur kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Namun bagi Cak Imin dia hanya menyerahkan usulan saja. Keputusannya ada di tangan Jokowi selaku kepala negara. “Ah itu terserah presiden saja deh,” pungkasnya.

Advertisement

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut Kongres V tidak menutup bakal ada pembahasan nomenklatur kabinet bersama Presiden Jokowi Hasto mengatakan, PDIP akan membisiki Jokowi terkait perubahan beberapa pos kementerian.

Hasto bicara dalam penyusunan nomenklatur dan struktur kabinet perlu melihat efektifitas dan membangun tata pemerintahan yang baik. PDIP menyarankan dua perubahan pada kabinet Presiden Jokowi. periode berikutnya.

Hasto mengisyaratkan bakal menggabungkan kementerian perindustrian dengan kementerian perdagangan. Serta wacana untuk mengurangi kementerian koordinator (Kemenko) akan diubah menjadi tiga atau tetap dipertahankan empat seperti saat ini. (JPC)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Muhaimin Iskandar‎ Usulkan BNPB Menjadi Kementerian appeared first on FAJAR.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...