Musni Umar: Keadaan di Papua Sangat Berbahaya bagi TNI

Kabarpolitik.com, JAKARTA –Pengamat sosial dan politik, Musni Umar mengatakan perlu pemimpin TNI yang kuat untuk menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.rnMasalah keamanan di Papua masih sangat rawan. Salah satu buktinya, pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019, seorang prajurit TNI yakni Pratu Sirwandi meninggal akibat diserang KKB kelompok Egianus Kogoyadi.rn“Jika situasi tidak berubah, keadaan di Papua saat ini semakin berbahaya bagi prajurit TNI. Karena kelompok separatis di Papua terkesan lebih menguasai medan, memiliki kemampuan tempur dan senjata. Menghadapi kelompok ini, TNI harus diperkuat agar tidak terlihat sangat lemah,” Musni Umar di Jakarta, Senin (19/8) menanggapi gugurnya prajurit TNI di Papua pada saat perayaan HUT ke-74 RI.rnMenurut Musni Umar, menyelesaikan masalah di Papua memang membutuhkan pendekatan yang cermat dan komprehensif. Namun jika militer tidak diperkuat, Panglima TNI sangat lemah dan tidak menguasai permasalahan, tidak punya pengalaman maka prajuritnya pun menjadi lemah di hadapan kelompok separatis di Papua.rnSelain insiden gugurnya prajurit TNI persoalan lain yang muncul antara lain kerusuhan massa mulai merebak, dimulai insiden di Surabaya, Malang dan Manokwari, Papua Barat.rnMenurut Musni, kondisi kerusuhan pembakaran tersebut menunjukkan pembangkangan sosial kepada NKRI.rnKondisi sosial ini sejalan dengan kondisi psikologis KKB yang semakin berani melawan negara. KKB merasa lebih kuat dari TNI, mampu membantai para Pekerja (bukan penduduk asli Papua) dan Prajurit TNI. Namun, di sisi lain TNI sendiri sangat lemah.rnPemerintah dalam hal ini Presiden perlu segera mengambil keputusan dan tidak bisa melakukan pembiaran rakyat Indonesia dan Prajurit TNI terus- menerus menjadi korban pembantaian separatis di Papua. Pemerintah harus konsisten dengan slogan NKRI harga mati.rn“TNI yang kuat saja tidak cukup menjaga Indonesia apalagi jika TNI terlihat lemah. TNI perlu segera dipimpin Panglima TNI yang kuat. Pemilihan Panglima TNI memang hak pregroratif Presiden, yang utama memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki pengalaman penugasan yang luas, memahami masalah Papua,” ujar Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini. (jpnn)