NEET Masih 22 Persen, Himmatul Soroti Tantangan Pembangunan Pemuda

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menilai tantangan pembangunan kepemudaan di Indonesia masih cukup besar. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya penguatan kebijakan serta koordinasi lintas sektor agar pemberdayaan pemuda dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Himmatul saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Serang, Provinsi Banten, Rabu (4/2/2026), dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyerap aspirasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan kepemudaan.

“Tantangan kepemudaan saat ini masih cukup besar. Diperlukan penguatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor agar program pemberdayaan pemuda benar-benar berdampak,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Himmatul menyoroti masih tingginya angka pemuda not in education, employment, or training (NEET) yang berada di kisaran 22,25 persen. Angka ini menunjukkan masih besarnya kelompok pemuda yang belum terhubung secara optimal dengan sistem pendidikan, pelatihan, maupun pasar kerja.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) nasional meningkat relatif lambat, dari 56,33 pada 2023 menjadi 58,33 pada 2024. Sementara IPP Provinsi Banten masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 53,33 pada 2023 dan meningkat menjadi 54,83 pada 2024.

“Kondisi ini membutuhkan penguatan tata kelola kebijakan kepemudaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, agar pelayanan kepemudaan mampu meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian pemuda,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Banten, Ahmad Syakuni, menyampaikan bahwa Provinsi Banten memiliki bonus demografi pemuda usia 16–30 tahun sebanyak 3,3 juta jiwa atau sekitar 24 persen dari total penduduk.

“Ini merupakan energi besar bagi pembangunan daerah. IPP menunjukkan tren positif, khususnya di bidang kesehatan, namun tantangan utama masih pada pengangguran dan kesiapan tenaga kerja,” ucapnya.

Ia berharap kehadiran Komisi X DPR RI dapat mendorong solusi atas ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri, termasuk regulasi yang memperluas peluang kerja bagi pemuda.

Kunjungan kerja tersebut diterima Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah bersama jajaran. Turut hadir perwakilan KNPI Provinsi Banten, Kwarda Gerakan Pramuka, organisasi kepelajaran, kemahasiswaan dan kepemudaan, wirausaha muda, serta pemuda berprestasi tingkat daerah dan nasional. Sejumlah anggota Komisi X DPR RI juga turut mengikuti kegiatan tersebut.