Netralitas TNI Sangat Ditekankan kepada Panglima Baru

JAKARTA (22 November): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengungkapkan beberapa hal yang disorot saat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Yang pertama, kata Farhan, terkait netralitas TNI terutama menjelang Pemilu 2024. Banyak pihak khawatir TNI sulit bersikap netral lantaran putra Presiden Jokowi ikut dalam kontestasi pilpres mendatang.

“Jawaban dari Pak Agus sih tegas bahwa TNI tetap menjaga profesionalitas,” ujar Farhan di Jakarta Selasa (21/11).

Sorotan kedua, lanjut Farhan, dalam uji kelayakan dan kepatutan itu ada pertanyaan seandainya perintah datang langsung dari Presiden Jokowi dan instruksi tersebut berpotensi melanggar hukum, bagaimana sikap Jenderal Agus?.

“Dijawab juga dengan tegas bahwa bila memang ada indikasi pelanggaran hukum akan dilakukan kajian bersama DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Farhan.

Meskipun respons Jenderal Agus bersifat normatif, menurut Farhan, prajurit TNI paham aturan dan hukum tata negara.

Poin terakhir ialah terkait netralitas anggota keluarga prajurit TNI untuk bisa menahan diri di media sosial.

“Kalau prajurit TNI-nya sih kami percaya, tapi istri atau suami dan anak-anaknya, gimana?,” tegas Farhan mengutip pertanyaan yang muncul dalam fit and proper test tersebut.

Lebih lanjut Farhan mengatakan, Jenderal Agus sebagai Panglima TNI tidak mungkin bisa membantah instruksi dari Panglima Tertinggi yakni Presiden.

“Jadi kalau instruksi itu dianggap melanggar hukum, harus ada kesepakatan bersama dulu dan penafsiran hukum yang seragam serta sesuai pandangan DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi, Trias Politica itu berjalan,” kata Farhan.

DPR menyetujui calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/11). Jenderal Agus dilantik Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI pada Rabu (22/11).(dis/*)