PAN Duga Ada Motif Politis soal Penggratisan Suramadu, PDIP: Apa Dasarnya Tidak Boleh?

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi menggratiskan pengguna jalan yang melintas di Jembatan Nasional Suramadu pada Sabtu (27/10) kemarin. Alasannya penghapusan tarif tol tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan prekonomian di Surabaya dan Madura.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini menilai, kebijakan dadakan tersebut bernuansa politis. Sebab bertepatan pada tahun politik jelang Pemilu 2019.

“Pada prinsipnya apakah ini ada dampak politis atau apa, ya kalau bagi saya di konteks tahun politik ini pasti nggak bisa melepaskan dari hal-hal politis,” kata Faldo di Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (28/10).

Faldo menuturkan, setiap kebijakan petahana jelang Pemilu 2019 banyak dipersepsikan sebagai bentuk politis. Meskipun, lanjut politisi muda PAN itu, kebijkannya berdampak positif untuk masyarakat.

“Seperti misalnya dana kelurahan yang kemarin saya sampaikan, bahwa itu pasti ada dampak elektoralnya,” ujarnya.

Menurut Faldo, sebagai presiden petahana itu merupakan bentuk kemewahan jika kebijakan yang diambil berdampak pada elektabilitas jelang Pilpres 2019. Hal itu pun dianggap wajar oleh politisi muda PAN ini.

“Bagi kita enggak masalah, tapi yang penting bagaimana caranya manfaat bagi rakyat Madura dan Surabaya itu benar-benar terasa,” jelasnya.

Kendati demikian, sambung Faldo, pihaknya sebagai oposisi akan memberikan gagasan dan menawarkan kesejahteraan untuk masyarakat yang dinilai belum terselesaikan oleh Presiden Jokowi.

“Kita tetap akan mencoba menyampaikan gagasan-gagasan kita, bahwa kesejahteraan masih menurun, lapangan kerja masih tidak banyak, ekonomi tidak stabil kira-kira begitu,” pungkasnya.

Sementara itu, Politikus PDIP Maruarar Sirait mempertanyakan subtansi kritikan tersebut. Menurutnya, tidak ada masalah sama sekali terkait dengan digratiskannya jembatan Suramadu.

“Apa masalahnya? Apakah Pak Jokowi atau pemerintah tidak boleh menggratiskan? Apa dasarnya tidak boleh?” kata Ara sapannya, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (28/10).

Ara menekankan, kebijakan menggratiskan tol Suramadu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk masyarakat yang sehari-hari melintasi jalur bebas hambatan tersebut. Menurutnya, dengan dibebaskan biaya, maka akan semakin mengurangi beban masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Terkait hal itu, Ara menegaskan, kebijakan pemerintah harus dikritik apabila yang dinilai merugikan rakyat banyak. Tetapi, jika menguntungkan harus didukung.

“Ada manfaat bagi rakyat atau tidak? Manfaat kan. Kalau bermanfaat kan boleh. Kalau yang tidak boleh itu melanggar aturan dan tidak bermanfaat,” jelas Ara.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menggratiskan tol Suramadu pada Sabtu (27/10) kemarin. Jokowi berharap hal itu bisa mendongkrak sektor turis, property, dan investasi di Pulau Madura.

Bahkan prekonomian di Madura pun diharapkan betul-betul bergerak serta membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sebelumnya, sekali melintas Tol Suramadu, warga diwajibkan membayar Rp 15 ribu. (rdw/JPC)

rn
source