Connect with us

Nasional

PB HMI: Kampus Harus Jauh dari Ormas yang Mengadu Domba

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Ketua Umum PB HMI ( Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam), Respiratori Saddam Al Jihad menyatakan, kampus harus jauh dari organisasi masyarakat (ormas) yang tidak menganut ideologi Pancasila.

Ruang dialektika di kampus harus berwajah keindonesiaan, bukan indoktrinasi yang menjauhkan dari nilai-nilai Pancasila.

“Generasi milenial harus menolak ajakan ormas yang bersifat mengadu domba dan memecah belah masyarakat, karena itu adalah ormas yang menjauhkan dirinya dari khittah kebangsaan yaitu ideologi Pancasila,” kata Saddam, Minggu (28/7).

Dia menegaskan, dalam ruang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap ormas di Indonesia harus berlandaskan ideologi Pancasila. Dan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila harus dibubarkan.

PB HMI yang berazaskan Islam dengan mengutamakan pondasi keislaman dan keindonesiaan, adalah organisasi kemahasiswaan yang mempunyai pandangan sejalan dengan ideologi Pancasila. Di mana, agenda keislaman dalam sudut pandang kader HMI tidak bertentangan dengan dan keindonesiaan.

Advertisement

Oposisi Rusia, Alexei Navalny Diduga Diracun

8 Makanan Mengandung Lemak Tinggi yang Bagus Dikonsumsi

Diduga Hirup Gas Beracun, Empat Pekerja Kapal di Pelabuhan Semarang Tewas

“Negara sudah harus melihat ormas yang mempunyai agenda bertentangan dengan Pancasila dan pandangan hidup keindonesiaan serta kebangsaan, harus segera ditindak tegas hingga pembubaran. Apalagi bersifat menjadi pemecah belah bangsa,” kata penulis buku “Pancasila Ideologi Dunia” ini.

Dia berpendapat, kebinekaan adalah nilai kebangsaan yang lahir karena perbedaan. Namun tetap harmonis dalam ruang keindonesiaan. Artinya sudut pandang suku, ras, agama tidak menjauhkan dari nilai keindonesiaan itu.

“Tidak ada propaganda yang mengedepankan politik identitas sekelompok mengatasnamakan SARA terlebih lagi bertindak radikalisme,” tutupnya. (jpnn)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post PB HMI: Kampus Harus Jauh dari Ormas yang Mengadu Domba appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...