Connect with us

Politik

PDI Perjuangan Yakin Kadernya Solid Dukung Jokowi-

Published

on


Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno (kanan) menyam paikan pendapatnya disaksikan Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10). Foto: Mohammad Irfan


Jakarta: Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno, meyakini seluruh kadernya solid mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Ia menyebut, kader PDI Perjuangan tak akan membelot seperti kader-kader Partai Demokrat.

“PDI Perjuangan itu demokrasinya demokrasi terpimpin. Sehingga begitu ada keputusan selalu tegak lurus,” kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 10 September 2018.  



Namun demikian, ia menilai, Partai Demokrat telah dewasa dan teruji untuk menyikapi perbedaan di internal partai. Pasalnya, sejumlah DPD Demokrat menunjukan untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Hendrawan enggan melihat adanya dukungan dari kader Demokrat sebagai keuntungan atau rugi bagi pasangan calon tertentu. Menurutnya, Pilpres 2019 adalah salah satu pemilihan umum yang memunculkan paslon yang mumpuni.

Advertisement

“Saya kira ini kontestasi yang penuh dengan persahabatan. Dan sebagai bangsa kita bersyukur bahwa paslon yang muncul hari ini adalah paslon yang visi kebangsaannya sudah jelas. Kemudian cita-citanya terhadap Indonesia masa depan juga baik,” tandasnya. 

Sejumlah kader partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dukungannya terhadap paslon Jokowi-Ma’ruf. Mereka antara lain; Deddy Mizwar, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, dan Lukas Enambe. 

Baca: Dukungan Kader Demokrat Tambah Energi Jokowi-Ma’ruf

Tidak hanya itu, sejumlah DPD Partai Demokrat juga diyakini akan memberi dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf. Padahal, DPP Demokrat sejatinya mendukung paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun begitu, Partai Demokrat memberikan dispensasi pada kadernya yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan dispensasi diberikan karena 90 persen kader di beberapa wilayah mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Advertisement

(DMR)

Advertisement

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...