Connect with us

Politik

Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Juknis Program Makan Bergizi Gratis

Published

on

PALEMBANG (16 Desember): Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, meminta pemerintah pusat segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) Program Makan Bergizi Gratis. Juknis diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo tersebut.

Kita (Komisi II DPR RI) menunggu arahan dari pemerintah pusat. DPR tentu juga akan proaktif bersama mitra-mitra kerja untuk memastikan bagaimana juknisnya,” ujar Rifqi, sapaan Rifqinizamy Karsayuda, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke SMK Negeri 2 Palembang, Sumsel, Jumat (13/12).

Komisi II DPR, kata Rifqi, berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program itu sebagaimana arahan Presiden.

Mudah-mudahan ini bagian dari gotong-royong kita sebagai sebuah bangsa,” tambahnya.

Kunker reses itu dalam rangka melihat simulasi Program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan pemda setempat. Melihat simulasi tersebut, Rifqi mengapresiasi kinerja Pemprov Sumsel melalui Dinas Pendidikan.

Siswa-siswi menyambut dengan baik dengan Rp10.000 per paket. Itu cukup memenuhi kebutuhan dan selera siswa,” ujarnya.

Karena itu, Komisi II DPR yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di bidang urusan pemerintahan daerah pun mengimbau kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota se-Provinsi Sumsel untuk menyiapkan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program tersebut.

Menurut Rifqi, sampai saat ini juknis dari pemerintah pusat terkait program tersebut belum keluar. Sementara itu, semua pihak yang terlibat harus bersiap bahwa per 1 Januari 2025 kegiatan Program Makan Bergizi Gratis sudah dapat dilaksanakan.

Advertisement

Saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh sekolah se-Provinsi Sumatera Selatan, terutama di tingkat SLTA yang menjadi domain dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,” jelas legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Rifqi juga berharap UMKM lokal, termasuk kantin-kantin sekolah bisa diberdayakan terkait dengan pelaksanaan program tersebut.

Mungkin pelanggan ke kantinnya tinggal sedikit, itu justru bisa diberdayakan agar tidak ada yang dirugikan dari Program Makan Bergizi Gratis ini,” ucapnya.

(dpr.go.id/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...