Pemilu Berkualitas Harus Sesuai Aturan dan Norma

JAKARTA (5 Februari): Pada Pemilu 2024 ini masyarakat dihadapkan pada isu-isu pemilihan presiden (Pilpres) yang lebih kuat dari pada pemilihan legislatif (Pileg). Padahal pilar demokrasi menyangkut penyelenggaraan pemilu adalah peserta pemilu, komisioner KPU dan pemerintah.

Ketua Poksi Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang juga anggota Baleg DPR RI, Aminurokhman mengemukakan itu secara daring saat menjadi key note speaker pada acara Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai NasDem DPR RI, Senin (5/2). FDG tersebut mengambil tema ‘Mengukur Demokrasi Pileg dan Pilpres 2024”.

Selain Aminurokhman, FGD juga menghadirkan pemateri lainnya seperti Komisioner KPU Idham Kholik, analis komunikasi politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Heroik M Pratama serta Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin.

“Pesta demokrasi harus dihadirkan secara berkualitas dan pemilu bisa berjalan baik sesuai norma dan peraturan. Sebagai pihak yang memberikan ruang kedaulatan rakyat seluas-luasnya, pemerintah harus betul-betul hadir lebih terbuka, karena di situlah masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya,” ungkap Aminurokhman.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) itu juga mengatakan Komisi II DPR sudah berkali-kali memberikan masukan, saran dan pendapat serta koreksi kepada pemerintah, penyelenggara termasuk peserta pemilu agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan damai dan hasilnya bisa diterima masyarakat.

Sedangkan Gun Gun Heryanto berharap Pemilu 2024 menjadi pemilu yang bisa menyalurkan suara rakyat dengan baik. Hal itu dilakukan melalui pengawasan pemilu yang berkualitas.

“Meskipun cara-cara pengawasan yang kritis itu bisa membuat sebagian kelompok yang berkuasa menjadi tidak nyaman, tetapi harus dilakukan karena yang paling penting adalah kita turut mengawal Pemilu 2024 dengan cara kita,” ujar analis komunikasi politik UIN Jakarta tersebut.

Gun Gun menambahkan, cara lain mengawal pemilu adalah dengan memberikan edukasi seperti FDG ini, atau bahkan ekstraparlementer oleh mahasiswa.

“Semua itu adalah ikhtiar bersama karena demokrasi di Indonesia tidak sekadar harus cocok dengan aturan, sementara aturan bisa dimainkan,’’ tukas pengamat politik itu.

Menurut Gun Gun, aturan yang bisa dimainkan akan melahirkan ketidakpercayaan publik. Sedangkan ketidakpercayaan publik mengingatkan pada peristiwa 1997 yang memunculkan ketidapastian setelah pemilu, karena public trust-nya rendah.

“Jangan sampai Pemilu 2024 melahirkan ketidapercayaan publik. Untuk itu penting menjalin kepercayaan masyarakat, karena soko guru dari demokrasi berporos pada rakyat,” tegas Gun Gun.

Bagi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, jika menginginkan demokrasi yang sehat, kuat, dan bermartabat, maka harus diperjuangkan.

“Dalam konteks perjuangan, apa yang bisa dilakukan, maka harus dilakukan. Jadi demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat, menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Ujang.

(*)