Connect with us

Politik

Percepat Transisi Energi, Dipo Nusantara: Penyelarasan Regulasi Menjadi Kunci

Published

10 bulan ago

on

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dipo Nusantara terus mendorong pemerintah mempercepat transisi energi untuk mencapai net zero emission. Salah satu langkah penting adalah memastikan seluruh regulasi terkait transisi energi nasional selaras dengan arah kebijakan pemerintah.rn“Kami terus mendorong berbagai langkah percepatan transisi energi agar cepat mencapai net zero emission. Maka penting agar regulasi transisi energi ini selaras dengan arah kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujar Dipo Nusantara saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Selasa (11/11/2025).rnDia mengatakan salah satu kendala terkait dengan transisi energi adalah adanya banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Akibatnya menyulitkan proses perizinan investasi energi baru. “Saya mendukung seluruh program yang telah disampaikan Bapak Menteri dan Sekjen. Namun, saya ingin menyoroti aspek hukumnya, agar semua regulasi dan kebijakan yang dijalankan tidak menyulitkan proses investasi serta memicu kasus hukum di masa mendatang,” katanya.rnDipo menekankan peran penting dari Biro Hukum Kementerian ESDM. Menurutnya, penyederhanaan regulasi dan perizinan harus menjadi perhatian serius agar tidak menghambat realisasi program strategis energi tahun 2025.rn“Saya ingin tahu bagaimana peran Biro Hukum dalam memastikan regulasi FDM dan kebijakan energi lainnya benar-benar sinkron dengan arah transisi energi nasional, serta tidak menimbulkan tafsir ganda yang bisa menghambat investasi,” tegasnya.rnSelain aspek regulasi, Dipo juga menyoroti masih adanya ketimpangan akses energi di beberapa daerah, termasuk di wilayah asalnya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meminta pemerintah memperhatikan penyediaan listrik dan distribusi BBM di daerah-daerah terpencil yang hingga kini belum teraliri jaringan listrik.rn“Saya minta persoalan listrik dan BBM di NTT menjadi perhatian khusus. Masih banyak desa yang belum teraliri listrik, dan distribusi BBM sering terkendala terutama saat musim gelombang tinggi. Apalagi kini ada kodam baru di sana, jadi perlu dukungan energi yang memadai,” tutur Dipo.rnLegislator Dapil NTT ini berharap Kementerian ESDM dapat memastikan pemerataan energi di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan antara daerah timur dan barat. “Kita ingin agar masyarakat di NTT tidak kalah dengan provinsi lain dalam hal akses energi. Pemerataan energi adalah bagian dari keadilan sosial,” pungkasnya.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...