Perempuan Dominasi UMKM, Himmatul Aliyah Minta Akses Kredit dan Digital Diperluas

Di balik capaian yang terlihat membanggakan, masih terdapat persoalan mendasar. Perempuan mengelola 64,5 persen UMKM di Indonesia, menyerap 97 persen tenaga kerja perempuan, dan berkontribusi 61 persen terhadap ekonomi nasional. Namun, sebagian besar masih menghadapi keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, serta minimnya perlindungan sosial.

Hal ini disampaikan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Himmatul Aliyah, dalam Dialogue Session II forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting pada 27 April 2026 di Quezon City, Filipina, yang mengangkat tema “Accelerating Women’s Economic Leadership Through Gender-Responsive MSME Policies.”

“Ketika ekonomi global tidak adil, perempuan menjadi pihak yang pertama terdampak dan paling lambat pulih. Guncangan dalam perdagangan, harga, dan pendapatan publik tidak pernah netral gender,” tegas Himmatul, yang menyampaikan secara daring dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Srikandi Gerindra itu menjelaskan, di banyak negara ASEAN termasuk Indonesia, partisipasi perempuan dalam sektor formal masih relatif rendah. Kondisi ini mendorong banyak perempuan masuk ke sektor usaha mikro dan kecil sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi.

Namun, setelah masuk ke sektor tersebut, pelaku UMKM perempuan kerap menghadapi hambatan struktural, seperti sulitnya akses kredit dan pembiayaan, serta kesenjangan literasi digital yang berdampak pada daya saing di era ekonomi digital.

Himmatul menegaskan, DPR RI terus mendorong penguatan UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, termasuk peningkatan kapasitas dan akses pasar bagi pelaku usaha perempuan, khususnya di wilayah pedesaan.

Pemerintah Indonesia juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui empat fokus utama, yakni peningkatan literasi digital, akses keuangan dan kredit, pendampingan UMKM perempuan, serta penguatan care economy sebagai penopang partisipasi perempuan dalam ekonomi.

“DPR RI berkomitmen mendorong penganggaran responsif gender dan pengawasan belanja negara untuk menutup kesenjangan gender serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Himmatul menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar penerima manfaat, melainkan penggerak utama ekonomi.

“Memberdayakan perempuan dalam ekonomi adalah investasi strategis bagi masa depan negara dan kawasan,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia bahwa kebijakan UMKM yang responsif gender bukan sekadar program sosial, melainkan strategi ekonomi yang penting dan mendesak untuk kawasan.